Minggu, 08 Februari 2015

penambangan liar

Air Pasang, Warga Tetap Keruk Pasir


SEMANGAT: Penambang pasir perempuan menyelinap di balik bebatuan mengeruk pasir di pantai utara (pantura) Ambunten.
Penambang pasir perempuan menyelinap di balik bebatuan mengeruk pasir di pantai utara (pantura) Ambunten. SUMENEP – Kerusakan alam yang terjadi di Sumenep bukan semata-mata karena sikap acuh pemerintah. Namun, ada pula yang disebabkan perilaku masyarakat yang tak juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Seperti yang terjadi di sekitar pantai utara Sumenep. Kemarin (4/2), sejumlah orang menambang pasir pantai secara ilegal. Penambangan liar tersebut bisa dilihat di sekitar pantai Ambunten. Di sana, sejumlah orang dengan cekatan menyelinap di antara bebatuan sambil memikul pasir yang dilarang untuk ditambang. Bahkan, aktivitas tersebut dilakukan di saat air laut mulai pasang. Mideh, 60, salah satu penambang yang ditemui koran ini mengatakan, dirinya sudah terbiasa menambang pasir laut.

Tambang Pasir Darat Semakin Liar

BEKAS TAMBANG -- Inilah areal bekas tambang pasir darat di kawasan Nongsa yang tidak terawat lagi. Aktivitas penambangan liar sampai saat ini masih berlangsung di sejumlah tempat di Batam. Tindakan tegas dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan. (sm/dok)Meski dilarang aktivitas penambangan pasir darat tetap saja berlangsung di Kota Batam. seberapa kawasan yang menjadi areal penambangan pasir ilegal tersebut antara lain di Kelurahan Batubesar dan Kelurahan Nongsa seperti di Kampung Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kampung Panglong dan Kampung Jabi. Ironisnya, Kolam eks galian pasir tersebut telah menjadi kubangan maut yang setiap saat dapat menelan korban jiwa.

Setelah puluhan tahun dikuras secara ilegal, pasir di Batu Besar, Nongsa kini nyaris habis. Puluhan lubang-lubang raksasa bekas tambang kini menganga dan tidak tidak terurus. Kendati begitu, sejumlah penambang masih terus mengeruk pasir di daerah ini.  Bahkan sejak setahun belakangan caranya lebih canggih. Penambang tidak lagi memakai eskavator, tapi mesin penyedot pasir.

Salah seorang warga setempat mengatakan penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan dengan menggunakan mesin penyedot pasir dimodali oleh oknum aparat keamanan. Oknum aparat itu beberapa tahun sebelumnya hanya menerima upeti dari para penambang pasir.

Namun karena tergiur dengan keuntungan besar, maka sejak beberapa waktu belakangan oknum aparat tersebut terjun langsung ke bisnis tambang pasir ini. Tapi memang oknum aparat itu jarang muncul di lokasi tambang, karena ia memakai jasa orang lain untuk menjalankan bisnisnya.

"Memang ada oknum aparat yang punya mesin sedot pasir disini. Semua orang di sini tahu kok. Kalau ditanyakan yang mana punya pak polisi, pasti mereka tahu dan ditunjukkan," kata warga yang mengaku telah tinggal di lokasi itu sejak tahun 1997.

Sementara itu jumlah penambang pasir yang dilakukan secara manual semakin berkurang. Karena dengan menipisnya persediaan pasir di daerah itu semakin menyulitkan bagi para penambang manual untuk mengeruk pasir. Kalau ingin terus menambang mereka harus menggunakan mesin sedot pasir, sementara harganya mahal.

"Sudah berat untuk mendapatkan uang dari pasir. Kalau terus dipaksanakan bekerja di sektor ini, bukannya untung yang dapat tetapi bisa merugi," kata Lawung, satu dari puluhan penambang pasir Batubesar di Kampung KDA, kemarin.

Menurut bapak satu anak ini, sudah banyak penambang yang gulung tikar dan menderita kerugian karena pasir sudah sulit untuk didapat. Bahkan, hanya segelintir orang saja yang masih bertahan untuk tetap menambang pasir.

"Sekarang tinggal sisa-sisanya saja. Dan itupun sudah dipaksakan," ujar lelaki berambut panjang ini yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan selain jadi penambang pasir yang sudah ditekuni bertahun-tahun ini.

Untuk diketahui aktifitas penambangan pasir di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Geliat penambangan pasir secara ilegal ini sudah berjalan puluhan tahun ini berjalan lancar tanpa ada gangguan dan hambatan yang mampu memberikan efek jera.

Sementara itu Ketua LSM Batam Hijau, Tedy, saat dimintai pendapat menyebutkan, sebenarnya lokasi penambangan pasir darat di wilayah Nongsa (Batam) cukup memprihatinkan. Untuk itu yang paling penting adalah kemauan masyarakat untuk merehabilitasi kubangan-kubangan bekas galian pasir.

"Dalam menyelesaikan permasalahan pasir Nongsa untuk tahap awal lebih baik difokuskan pada rehabilitasi kembali alam yang telah rusak,'' ujarnya.

Aktivitas penambangan pasir darat ini, selain merusak lingkungan hidup juga dilakukan secara ilegal (liar) karena tanpa ada Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari dinas terkait. Dengan kata lain, eksploitasi pasir darat selama ini tidak memberikan konstribusi apapun kepada kas daerah khusunya Kota Batam. Sangat disayangkan bila perusakan lingkungan hidup yang terjadi di depan mata dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindakan hukum kepada para pelaku. Dalil karena faktor ekonomi dan kebutuhan pasir dalam rangka menunjang pembangunan, tidaklah dapat kiranya dijadikan alasan pembenar atas rusaknya lingkungan hidup. (sm/ed)

Tambang Liar Bantaran Kali Progo Dihentikan


Tambang Liar Bantaran Kali Progo Dihentikan
Tribun Jogja/Agung Ismiyanto
ILUSTRASI TUTUP TAMBANG: Khawatir akan terjadinya kerusakan parah terhadap lingkungan, sejumlah warga di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menghentikan pengoperasian mesin stone crusher milik PT Hafa Magelang, Kamis (18/9) siang. 
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Penambangan pasir, baik secara manual maupun dengan alat berat berupa backhoe, di bantaran Sungai Progo wilayah Dusun IX Desa Banaran Kecamatan Galur Kulonprogo, diduga tidak berizin. Puluhan petugas Satpol PP Kulonprogo, Rabu (26/11/2014), pun melakukan razia di lokasi dan menghentikan sementara aktitivitas penambangan tersebut.
Di lokasi, Satpol PP bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kulonprogo, juga memberikan pengarahan kepada ratusan penambang yang belum mengantongi izin. Mereka dilarang menambang sampai mendapatkan izin dan melakukan penambangan secara benar.
Seorang penambang di sungai tersebut, Nanang Riyanto (28), saat terkena razia mengatakan, aktivitas penambangan dilakukannya sejak lama. Dia mengaku tidak memahami soal perizinan. Meski demikian, dia mengaku hanya menambang secara manual. Keberadaan alat berat sekitar dua bulan terakhir yang justru mengakibatkan pasir menipis.
Informasi dihimpun, aktivitas penambang manual dan alat berat memicu permasalahan tersendiri. Pasalnya, penambang manual merasa dirugikan oleh keberadaan alat berat yang menambang dalam skala besar. Aktivitas alat berat dalam beberapa pekan mengakibatkan ketersediaan pasir cepat habis.
"Kami yang menambang manual semakin kuwalahan karena ada alat berat. Tapi kami diam. Ada juga yang marah-marah," katanya.
Kasi Operasi dan Penindakan Satpol PP Kulonprogo, Brenggo Dipurwo, menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan baik manual maupun alat berat dihentikan. Pasalnya, mereka belum memiliki izin dari Kulonprogo. Sementara, untuk aktivitas alat berat ternyata memiliki izin dari Bantul.
"Namun penambangannya di Kulonprogo. Jadi kami hentikan," ujarnya. (*)
PENAMBANGAN PASIR LERENG MERAPI :
ANTARA BERKAH DAN MUSIBAH
Oleh : Ari Nurlitawati
Abstrak : Penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan sudah ada sejak dahulu yaitu sejak pertama kalinya Gunung Merapi beraktifitas mengeluarkan lava sekitar tahun 1930an dimana saat itu undang-undang maupun peraturan yang mengatur kegiatan penambangan pasir belum ada.Akibatnya, oleh sebagian masyarakat penambangan pasir dianggap sebagai suatu kebiasaan dan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun sehingga makin hari jumlah penambang pasir pun meningkat dan marak. Maraknya penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor alam (Gunung Merapi), faktor sosial dan ekonomi serta faktor hukum. Polsek Cangkringan selaku ujung tombak kepolisian memiliki tanggungjwab di dalam menertibkan para penambang pasir tanpa ijin tersebut. Upaya yang dilakukan Polsek Cangkringan dalam menangani masalah penambangan pasir tanpa ijin tersebut lebih mengedepankan aspek persuasif argumentatif dengan melalui tindakan preemtif dan preventif, tindakan represif tidak dilaksanakan karena beberapa pertimbangan salah satunya adalah karena penambangan pasir sudah menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk sedangkan pemerintah daerah belum memiliki solusi untuk kesejahteraan masyarakat penambang. Polsek Cangkringan dalam menangani penambangan pasir tanpa ijin di wilayahnya menglladapi beberapa kendala antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan kemapuan personel, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi adat istiadat dan budaya masyarakat, kebutuhan pasir sebagai bahan bangunan yang terus meningkat, sanksi hukum yang ringan serta faktor alam yaitu Gunung Merapi. Penambangan pasir, yang tergolong sebagai bahan galian C  menyebabkan perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air.
Penulis menyarankan agar penanganan penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan harus dilaksanakan secara bersama antara masyarakat, pemda dan aparat kepolisian, Pemerintah Daerah kabupaten Sleman diharapkan dapat segera merelokasi tempat-tempat yang boleh ditambang maupun yang tidak, perlunya menyiapkan lapangan pekerjaan yang bare sebagai langkah alih profesi bagi penambang pasir dengan meningkatkan ketrampilan bercocok tanam, perikanan dan lain-lain.
Kata kunci : penambangan pasir, mata pencaharian dan kerusakan lingkungan
  1. Pendahuluan
Penemuan beberapa benda purbakala berupa logam baik yang terbuat dari emas maupun perak yang diperkirakan berasal dari era sebelum Masehi menunjukkan bahwa usia kegiatan penggalian bahan tambang sudah sangat tua. Kegiatan penggalian bahan tambang atau kita sebut sebagai pertambangan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini. Selain menghasilkan berbagai manfaat dan dampak positif, tentu saja kegiatan pertambangan juga membawa beberapa dampak negatif.
Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu: a) Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll. b) Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll. c) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.
Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak . Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai. Pada artikel ini, penulis akan membahas tentang aktivitas penambangan pasir yang ada di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di daerah Kecamatan Cangkringan (sepanjang kali kuning dan kali gendol). Penulis akan membahas dari segi positif dan segi negatifnya.
  1. Pembahasan
Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan termasuk daerah lereng Gunung Merapi. Di Kecamatan Cangkringan terdapat beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Beberapa diantaranya adalah sungai gendol, sungai opak dan sungai kuning.
Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung in mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungain gendol dan sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merai, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.
Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi Golf tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.
Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan (skill) khusus. Hanya dengan bermodal senggrong saja, seseorang bisa menjadi penambang pasir dengan penghasilan Rp. 90.000 – Rp. 150.000  cukup menggiurkan tentunya. Rata – rata penambang pasir di daerah sungai gendol dan sungai kuning adalah warga Cangkringan dan klaten. Usia mereka  sekitar 20-40 tahunan. Mereka menjadikan menambang pasir sebagai pekerjaan pokok mereka.
Menurut bapak Sutarjo (42tahun) , menambang pasir merupakan pekerjaan tetapnya untuk menghidupi keluarganya, sebenarnya bapak Sutarjo mengetahui tentang bahaya dari aktivitas penambangan tersebut, tetapi beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap melakukan penambangan pasir. Atmono (24tahun) mengungkapkan hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan dia menambang pasir. Tapi pekerjaan menambang pasir hanya dijadikan pekerjaan sampingan.
Menurut Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah diseputaran lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.
Proses penambangan di Merapi, beralih dari aktivitas penambangan sederhana ke cara modern dengan menggunakan back hoe memberikan tekanan besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif lambat, mengunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan back hoe lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.
Apalagi tingkat permintaan pembeli akan pasir Merapi terus meningkat (rata-rata 6-9 juta M 3 /tahun), tidak lagi sebanding dengan supplay material dari letusan Merapi rata-rata hanya mampu memberikan daya dukung kebutuhan pasir sebesar 2,5 juta M 3 / tahun. Di luar jalur aliran erupsi Merapi, para penambang juga masuk ke wilayah tutupan hutan pinus yang berdekatan dengan sungai-sungai lokasi penambangan sebelumnya atau menyewa lahan-lahan pertanian maupun perkebunan penduduk.
Sekarang kondisi alam di kawasan Merapi berubah dengan cepat. Beberapa desa di Kecamatan Cangkringan, kini telah berubah menjadi lubang-lubang penambangan pasir yang setiap hari dipenuhi para penambang, back hoe dan truck pengangkut pasir.
Warga yang tinggal disekitar lereng Gunung Merapi memprotes maraknya penambangan pasir karena mengancam lingkungan tempat mereka tinggal. Selama ini protes sudah dilayangkan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi belum ada tanggapan. Kegiatan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi Yogyakarta sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Alat-alat berat seperti bego digunakan untuk mengeruk pasir dari lereng Merapi. Warga Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta yang berada disekitar lokasi penambangan pasir menentang keras penambangan pasir di lereng Merapi yang sudah tidak terkendali. Warga menganggap penggunaan alat berat seperti beko akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu hilir mudik ratusan truk setiap harinya juga merusak jalan dan jalur evakuasi bencana. Warga mengancam apabila tidak digubris warga akan menghentikan sendiri aktifitas penambangan tersebut. Lereng gunung Merapi ini selama ini merupakan daerah yang sangat penting sebagai resapan air bagi kebutuhan warga Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. (dalam berita fokus:indosiar).
Pertanyaannya kemudian, mengapa penambangan pasir Merapi begitu mengoda, sehingga banyak pihak tidak bisa mengendalikannya apalagi mencegahnya? Lalu pemerintah, mengapa masih terus memberi ijin penambangan?, kenapa tidak melarang dengan tegas saja? Benarkah penambangan pasir meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?
Temuan Walhi Jogjakarta menunjukkan hal yang berbeda. Jarang ditemukan adanya wilayah di sekitar tambang pasir Merapi yang kaya dan ikut mensejahterakan masyarakatnya. Dalam banyak pengamatan justru ditemukan wilayah-wilayah yang ditambang penuh dengan cerita kemiskinan dan pendapatan yang masuk ke kas daerah pun hanya sedikit saja.
Sebagai contoh perbandingan penjualan pasir dari lokasi tambang dan pajak dari penggalian dan pengolahan bahan galian C di Kabupaten Magelang dan Klaten menunjukkan perbedaan dratis yang sungguh memprihatinkan. Dari penjualan rata-rata Rp. 995 milyar s.d Rp. 1, 29 trilyun/tahun dari lokasi di Kecamatan Srumbung atau Kecamatan Kemalang saja, pajak yang diperoleh di Kabupaten Magelang dan Klaten dari seluruh lokasi penggalian dan pengolahn bahan golongan C sampai bulan Oktober yang masuk ke kas daerah hanya sebesar Rp. 233 juta hinga Rp.250 juta/tahun. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau nilai penjualan dari lokasi penambangan disatu kecamatan saja.
Sekarang ketika lingkungan semakin rusak dan kerugian atas rusaknya lingkungan semakin besar, untuk apa aktivitas penambangan itu terus diijinkan tanpa kendali? Masyarakat dan pemerintah di empat kabupaten yang termasuk dalam kawasan Merapi, seharus melarang aktivitas penambangan yang merusak dan secara tegas melakukan beberapa pembatasan terkait pembatasan ijin penambangan, pembatasan lokasi tambang dan terutama pembatasan volume penambangan pasir berdasarkan daya dukung erupsi Merapi.
Upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi alam Merapi sebagai wilayah tangkapan air juga harus segera dilakukan. Upaya pemulihan ini secara bijaksana harus juga mampu menjamin hak-hak kehidupan masyarakat lokal dalam kawasan itu.

PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SEKITAR SUNGAI BRANTAS DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

Ulfah, Maria (2011) PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SEKITAR SUNGAI BRANTAS DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG. EngD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Full text not available from this repository.

Abstract

Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, antara lain yaitu: (1) Bagaimana proses penambangan pasir liar di masyarakat sekitar Sungai Brantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. (2) Bagaimana dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penambangan pasir liar di masyarakat di sekitar Sungai Brantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Untuk mengetahui bagaimana dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian kualitatif analisis deskripsi. Sehingga dalam teknik penggalian data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melihat aktifitas penambangan pasir liar yang ada di Karangmojo, dengan memperhatikan informasi seputar perjalanan penambangan pasir liar tersebut. Selain itu peneliti merekam dan mencatat respon masyarakat dan masyarakat dalam menanggapi keberadaan penambangan pasir liar, sampai pada proses mengenai penambangan pasir dari hasil wawancara mendalam. Dari hasil penelitian telah didapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Antara lain yaitu: (1) Proses penambangan pasir liar di masyarakat sekitar SungaiBrantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. (2) Dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan peneliti dalam manganalisis masalah diatas adalah teori konflik. Karena adanya masyarakat yang menentang aksi penambangan pasir liar tersebut. Serta memakai teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, dimana adanya saling keterikatan diantara manusia dengan lingkungan. Karena kelangsungan kehidupan manusia juga bergantung kepada lingkungan.

Penambangan Pasir Liar Bisa Datangkan Bencana


Aktivitas truk pengangkut pasir (ilustrasi)
Aktivitas truk pengangkut pasir (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penambangan pasir liar di Kabupaten Sleman hingga kini masih marak terjadi. Terdeteksi sebanyak 38 aktivitas penambangan pasir liar masih ditemukan di Sleman. Hal tersebut tentu memprihatinkan mengingat dampak dari aktifitas tersebut bisa mendatangkan bencana.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Julisetiono menegaskan, penambangan liar atau yang tidak sesuai dengan ketentuan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dapat mendatangkan bencana. Untuk itu, Ia mengharapkan agar penambangan liar segera dihentikan.
“Bencana yang ditimbulkan tergantung lokasinya,” ujar Julisetiono, saar dihubungi Republika, Selasa (16/12).

Menurut Julie, jika penambangan liar dilakukan di Sungai maka, dampak yang ditimbulkan yaitu tanggul yang terdapat di pinggir sungai bisa jebol. Hal tersebut jelas sangat merusak lingkungan disekitar sungai.

Selain itu, bencana longsor juga bisa terjadi akibat dari aktifitas penambangan pasir liar tersebut. Penambangan pasir yang sudah diatur dalam Perda semestinya harus dipatuhi untuk keselamatan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Sleman, khususnya yan g tinggal di daerah rawan longsor seperti Prambanan agar mewaspadai bencana longsor. Mengingat hujan cukup lebat hampir setiap hari mengguyur Yogyakarta. Masyarakat yang tinggal di bawah bukit untuk mengecek kondisi perbukitan untuk mengetahui situasi dan kondisi.

Ia mengakui BPBD Sleman sampai saat ini belum memiliki peta mengenai beberapa titik yang rawan terjadinya longsor. Akan tetapi secara makro, kata Julie, peta tersebut sudah dimiliki. “Nanti untuk peta ke titik rawan longsor baru akan diadakan 2015,” katanya.

Selain itu, pada tahun 2015 akan dipasang Early Warning System (EWS), terutama di daerah yang rawan longsor seperti Prambanan. Untuk saat ini, kata Julie, belum terpasang EWS pendeteksi longsor. Di samping itu, untuk pencegahan menghadapai bencana longsor, BPBD juga telah melakukan edukasi kepada masyarakat di Prambanan.

Penambangan Pasir Liar Ditertibkan Petugas


 
indosiar.com, Mojokerto - Tim gabungan Satpol PP dan TNI serta jajaran kepolisian Polres Mojokerto, Jawa Timur, menggelar aksi penertiban terhadap para penambang pasir liar di sepanjang aliran Sungai Brantas.
Tim penertiban penambang liar itu dibagi 2. Satu tim menyisir dengan perahu motor dan tim lainnya menggrebek langsung ke areal penambangan pasir di Sungai Brantas itu.
Ancaman tembak dari sejumlah petugas cukup ampuh. Para penambang akhirnya menghentikan aktifitas penambangan dan meminggirkan perahunya ke bantaran sungai.
Dalam razia kali ini sedikitnya sembilan perahu beserta peralatan mekanik penyedot pasir serta mesin diesel disita petugas sebagai barang bukti.
Kegiatan penertiban ini dilakukan tim gabungan Satpol PP dan TNI serta jajaran kepolisian Polres Mojokerto, Jawa Timur, karena aktifitas penambangan pasir di Sungai Brantas tersebut melanggar Perda no. 21 tahun 2005.
Sayangnya dalam razia kali ini, tidak satupun pengusaha penambangan pasir yang diamankan karena saat digrebek pemilik perahu serta pengusaha penambang pasir kabur dan yang tersisa hanya pekerjanya saja.(Dian Eko Purwoto/Ijs)