PENAMBANGAN PASIR LERENG MERAPI :
ANTARA BERKAH DAN MUSIBAH
Oleh : Ari Nurlitawati
Abstrak : Penambangan pasir tanpa ijin
di wilayah Kecamatan Cangkringan sudah ada sejak dahulu yaitu sejak
pertama kalinya Gunung Merapi beraktifitas mengeluarkan lava sekitar
tahun 1930an dimana saat itu undang-undang maupun peraturan yang
mengatur kegiatan penambangan pasir belum ada.Akibatnya, oleh sebagian
masyarakat penambangan pasir dianggap sebagai suatu kebiasaan dan sudah
menjadi tradisi yang turun-temurun sehingga makin hari jumlah penambang
pasir pun meningkat dan marak. Maraknya penambangan pasir tanpa ijin di
wilayah Kecamatan Cangkringan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu
faktor alam (Gunung Merapi), faktor sosial dan ekonomi serta faktor
hukum. Polsek Cangkringan selaku ujung tombak kepolisian memiliki
tanggungjwab di dalam menertibkan para penambang pasir tanpa ijin
tersebut. Upaya yang dilakukan Polsek Cangkringan dalam menangani
masalah penambangan pasir tanpa ijin tersebut lebih mengedepankan aspek
persuasif argumentatif dengan melalui tindakan preemtif dan preventif,
tindakan represif tidak dilaksanakan karena beberapa pertimbangan salah
satunya adalah karena penambangan pasir sudah menjadi mata pencaharian
sebagian besar penduduk sedangkan pemerintah daerah belum memiliki
solusi untuk kesejahteraan masyarakat penambang. Polsek Cangkringan
dalam menangani penambangan pasir tanpa ijin di wilayahnya menglladapi
beberapa kendala antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan
kemapuan personel, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tugas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi adat
istiadat dan budaya masyarakat, kebutuhan pasir sebagai bahan bangunan
yang terus meningkat, sanksi hukum yang ringan serta faktor alam yaitu
Gunung Merapi. Penambangan pasir, yang tergolong sebagai bahan
galian C menyebabkan perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah
dan perubahan tata air.
Penulis menyarankan agar penanganan penambangan pasir tanpa ijin
di wilayah Kecamatan Cangkringan harus dilaksanakan secara bersama
antara masyarakat, pemda dan aparat kepolisian, Pemerintah Daerah
kabupaten Sleman diharapkan dapat segera merelokasi tempat-tempat yang
boleh ditambang maupun yang tidak, perlunya menyiapkan lapangan
pekerjaan yang bare sebagai langkah alih profesi bagi penambang pasir
dengan meningkatkan ketrampilan bercocok tanam, perikanan dan lain-lain.
Kata kunci : penambangan pasir, mata pencaharian dan kerusakan lingkungan
- Pendahuluan
Penemuan beberapa benda purbakala berupa logam baik yang terbuat dari
emas maupun perak yang diperkirakan berasal dari era sebelum Masehi
menunjukkan bahwa usia kegiatan penggalian bahan tambang sudah sangat
tua. Kegiatan penggalian bahan tambang atau kita sebut sebagai
pertambangan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia
sejak zaman dahulu sampai saat ini. Selain menghasilkan berbagai manfaat
dan dampak positif, tentu saja kegiatan pertambangan juga membawa
beberapa dampak negatif.
Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing
lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai
media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk
industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di
Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan
jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI
Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam
peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga
yaitu: a) Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan
dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam,
batubara, uranium, nikel, timah, dll. b) Bahan galian Vital yang
berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak,
tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll. c) Bahan galian yang
tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya
tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya
batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir,
besi, dll.
Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung
Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap
bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya
erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang
memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak .
Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal
(resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan
galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan
pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai. Pada artikel ini, penulis
akan membahas tentang aktivitas penambangan pasir yang ada di lereng
Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di daerah
Kecamatan Cangkringan (sepanjang kali kuning dan kali gendol). Penulis
akan membahas dari segi positif dan segi negatifnya.
- Pembahasan
Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan
termasuk daerah lereng Gunung Merapi. Di Kecamatan Cangkringan terdapat
beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Beberapa diantaranya
adalah sungai gendol, sungai opak dan sungai kuning.
Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak
Gunung in mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari
puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir
tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi
jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungain gendol dan
sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merai, aktivitas
penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber
mata pencaharian warga.
Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan
dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah
konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut
pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi Golf
tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki
kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin
untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan.
Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil
diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi
kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui
kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan
masyarakat setempat dapat diminimalisir.
Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk
mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir
tidak memerlukan keterampilan (
skill) khusus. Hanya dengan bermodal
senggrong saja,
seseorang bisa menjadi penambang pasir dengan penghasilan Rp. 90.000 –
Rp. 150.000 cukup menggiurkan tentunya. Rata – rata penambang pasir di
daerah sungai gendol dan sungai kuning adalah warga Cangkringan dan
klaten. Usia mereka sekitar 20-40 tahunan. Mereka menjadikan menambang
pasir sebagai pekerjaan pokok mereka.
Menurut bapak Sutarjo (42tahun) , menambang pasir merupakan pekerjaan
tetapnya untuk menghidupi keluarganya, sebenarnya bapak Sutarjo
mengetahui tentang bahaya dari aktivitas penambangan tersebut, tetapi
beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap melakukan
penambangan pasir. Atmono (24tahun) mengungkapkan hal yang sama,
sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan dia menambang pasir. Tapi
pekerjaan menambang pasir hanya dijadikan pekerjaan sampingan.
Menurut Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana
Alam (P3BA), kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi
perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata
air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan
dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam,
permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki
kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan
pasir. Akibatnya tanah diseputaran lokasi penambangan pasir rata-rata
merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.
Proses penambangan di Merapi, beralih dari aktivitas penambangan
sederhana ke cara modern dengan menggunakan back hoe memberikan tekanan
besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas
penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif
lambat, mengunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar
material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan back hoe
lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.
Apalagi tingkat permintaan pembeli akan pasir Merapi terus meningkat
(rata-rata 6-9 juta M 3 /tahun), tidak lagi sebanding dengan supplay
material dari letusan Merapi rata-rata hanya mampu memberikan daya
dukung kebutuhan pasir sebesar 2,5 juta M 3 / tahun. Di luar jalur
aliran erupsi Merapi, para penambang juga masuk ke wilayah tutupan hutan
pinus yang berdekatan dengan sungai-sungai lokasi penambangan
sebelumnya atau menyewa lahan-lahan pertanian maupun perkebunan
penduduk.
Sekarang kondisi alam di kawasan Merapi berubah dengan cepat.
Beberapa desa di Kecamatan Cangkringan, kini telah berubah menjadi
lubang-lubang penambangan pasir yang setiap hari dipenuhi para
penambang, back hoe dan truck pengangkut pasir.
Warga yang tinggal disekitar lereng Gunung Merapi memprotes maraknya
penambangan pasir karena mengancam lingkungan tempat mereka tinggal.
Selama ini protes sudah dilayangkan ke Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta tetapi belum ada tanggapan. Kegiatan penambangan pasir di
lereng Gunung Merapi Yogyakarta sampai dengan saat ini masih terus
berlangsung. Alat-alat berat seperti bego digunakan untuk mengeruk pasir
dari lereng Merapi. Warga Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
yang berada disekitar lokasi penambangan pasir menentang keras
penambangan pasir di lereng Merapi yang sudah tidak terkendali. Warga
menganggap penggunaan alat berat seperti beko akan berdampak negatif
terhadap lingkungan sekitar. Selain itu hilir mudik ratusan truk setiap
harinya juga merusak jalan dan jalur evakuasi bencana. Warga mengancam
apabila tidak digubris warga akan menghentikan sendiri aktifitas
penambangan tersebut. Lereng gunung Merapi ini selama ini merupakan
daerah yang sangat penting sebagai resapan air bagi kebutuhan warga
Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. (dalam berita
fokus:indosiar).
Pertanyaannya kemudian, mengapa penambangan pasir Merapi begitu
mengoda, sehingga banyak pihak tidak bisa mengendalikannya apalagi
mencegahnya? Lalu pemerintah, mengapa masih terus memberi ijin
penambangan?, kenapa tidak melarang dengan tegas saja? Benarkah
penambangan pasir meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?
Temuan Walhi Jogjakarta menunjukkan hal yang berbeda. Jarang
ditemukan adanya wilayah di sekitar tambang pasir Merapi yang kaya dan
ikut mensejahterakan masyarakatnya. Dalam banyak pengamatan justru
ditemukan wilayah-wilayah yang ditambang penuh dengan cerita kemiskinan
dan pendapatan yang masuk ke kas daerah pun hanya sedikit saja.
Sebagai contoh perbandingan penjualan pasir dari lokasi tambang dan
pajak dari penggalian dan pengolahan bahan galian C di Kabupaten
Magelang dan Klaten menunjukkan perbedaan dratis yang sungguh
memprihatinkan. Dari penjualan rata-rata Rp. 995 milyar s.d Rp. 1, 29
trilyun/tahun dari lokasi di Kecamatan Srumbung atau Kecamatan Kemalang
saja, pajak yang diperoleh di Kabupaten Magelang dan Klaten dari seluruh
lokasi penggalian dan pengolahn bahan golongan C sampai bulan Oktober
yang masuk ke kas daerah hanya sebesar Rp. 233 juta hinga
Rp.250
juta/tahun. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan atau nilai penjualan dari lokasi
penambangan disatu kecamatan saja.
Sekarang ketika lingkungan semakin rusak dan kerugian atas rusaknya
lingkungan semakin besar, untuk apa aktivitas penambangan itu terus
diijinkan tanpa kendali? Masyarakat dan pemerintah di empat kabupaten
yang termasuk dalam kawasan Merapi, seharus melarang aktivitas
penambangan yang merusak dan secara tegas melakukan beberapa pembatasan
terkait pembatasan ijin penambangan, pembatasan lokasi tambang dan
terutama pembatasan volume penambangan pasir berdasarkan daya dukung
erupsi Merapi.
Upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi alam Merapi sebagai
wilayah tangkapan air juga harus segera dilakukan. Upaya pemulihan ini
secara bijaksana harus juga mampu menjamin hak-hak kehidupan masyarakat
lokal dalam kawasan itu.