Penanganan Penambangan Batu Kapur Liar Akan Diserahkan Ke Polda Jabar

KARAWANG,IFO- Sekda Pemkab Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna, mengatakan, bahwa penambangan batu kapur secara liar di Desa Tamansari, Tamanmekar dan Ciptasari, Kecamatan Pangkalan, sekitar penanganan kasusnya akan diserahkan ke pihak Polda Jabar. Ini karena yang terjadi di Bukit Kapur Tamansari, Karst Karawang Selatan itu, bukan masalah penambangan batu liar yang dilakukan secara masiv, tetapi  prosesi untuk memecahkan batu kapur itu sendiri disinyalir menggunakan bahan peledak.
        
Menurut Teddy, cukup beralasan jika penanganan kasus tersebut diserahkan ke tingkat Polda Jabar. Pasanya, yang melihat langsung keberadaan hutan lindung dengan SDM batu kapur tersebut, selain Wakil Gubennur Jabar, H. Deddy Mizwar saat melakukan Sidak, juga dikuatkan oleh hasil kajian dari pihak PPLHD Jabar.
       
Teddy lebih jauh menjelaskan, kegiatan penambangan batu kapur secara liar dan masiv tersebut, belakangan ini sudah dihentikan. Namun sejauh ini belum terpantau, apakah diantara pengusaha yang kemarin melakukan penambangan liar, secara diam-diam melangsungkan kembali di lokasi tersebut. " Sekitar Pemantuan kegiatan kewenangan berada di bawah Dinas Pol.PP," kata Sekda Karawang.
         
Dia mengakui, bahwa salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang pengadaan semen yakni PT. JSI telah mengantongi SPPR (Surat Permohonan Pemanfataan Ruang) dari Kantor Bappeda setempat. Namun demikian, untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi batu kapur tersebut, pihak perusahaan tidak cukup hanya dengan mengantongi SPPR saja, karena ada beberapa persyaratan lainya yang juga harus dipenuhi sebagai persyatan mutlak.
         
Seperti diakui Kepala Bappeda Karawang, Samsuri, untuk melangsungkan kegiatan penambangan batu kapur di karst Kabupaten Karawang Selatan, perlu ditopang dasar hukum berupa Perda. Kemudian Perda tersebut bukan hanya saja mengatur soal kegiatan penambangan semata, tetapi jumlah luas lahan yang harus ditambang setiap perusahaan yang mengantongi ijin juga perlu diatur, disamping Perda itu mengatur tentang kewajiban retsibbusi pihak penambang kepada Pemkab Karawang.
        
Sementara itu H. Jazs yang disebut-sebut berada di belakangan rencana pensuksesan pembuatan Perda Pertambangan, membantah keras, menyusul tidak ada relevansinya komisinya di DPRD terkait dengan kegiatan penambangan tersebut. Menurut H. Jazs, yang berkompeten dengan urusan tersebut di DPRD Karawang adalah komisi A. " Kemungkinan almarhum Jiton ketika itu, hanya memberikan nota saran dan kajian teknis terhadap Bupati," pungkasnya.
(jayadi)

Penambangan Liar Meluas

Kepala Taman Nasional Gunung Merapi Tri Prasetyo mengatakan batas penambangan pasir Merapi hanya diperbolehkan pada jarak tujuh kilometer lebih dari puncak gunung. Agar tak merusak lingkungan, penambangan harus dilakukan di sungai yang masih menyimpan deposit pasir. "Tapi nyatanya sekarang hanya berjarak tiga kilometer," nya, Selasa.

Menurutnya, cadangan pasir Merapi di sungai-sungai yang terletak di Provinsi telah habis. Cadangan itu hanya tersisa di Sungai Woro dan Gendol yang masuk wilayah Klaten Jawa Tengah dan Sleman Yogyakarta.

Lantaran cadangan pasirnya telah habis, lanjutnya, para penambang di Setempat itu merambah masuk ke wilayah Taman Nasional. Tak hanya di sungai, para penambang bahkan secara terang-terangan menambang di areal terbuka. Mereka mengeruk pasir yang tersimpang di hutan. "Mereka mencuri pasir di bawah pohon," katanya.

Penambangan pasir secara ilegal itu telah meresahkan masyarakat sekitar. Selain merusak lingkungan, sumber-sumber air yang terletak di lereng Merapi terancam mati. Warga sekitar, yang mayoritas merupakan petani salak, khawatir sulit mendapatkan air untuk mengairi perkebunan mereka. "Sekarang untung masih musim hujan, coba pas kemarau," katanya.

Sebanyak 18 truk penambang pasir ilegal telah ditahan karena menambang pasir di Ngablak beberapa waktu lalu. Bahkan di Kemiren, warga sempat memprotes masih beroperasi penambangan pasir di daerahnya. Namun ironisnya, penambangan pasir masih terus berlangsung.

Dia menilai, masalah penambangan pasir telah kompleks dan sulit terpecahkan. Pemerintah selalu berdalih, penambangan itu menyangkut masalah ekonomi masyarakat sekitarnya. Padahal, keuntungan ekonomi yang didapat tak sebanding dengan ancaman kerusakan alam yang dihasilkan. "Itu sudah tidak tepat," katanya.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Setempat Komisaris Hindarsono mengatakan penambangan pasir ilegal telah meluas hingga area taman nasional. Indikasinya, banyak patok penanda batas hilang dan pohon di taman nasional tumbang.

Sepanjang 2010, lanjut dia, sebanyak sembilan penambang tewas. Namun besar dugaan, jumlah itu masih lebih besar lagi karena adanya peristiwa yang tak terlaporkan ke polisi. "Ada kemungkinan memang para penambang masuk taman nasional," kata dia.

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Dwi Koendarto membenarkan bahwa deposit pasir merapi di sungai telah habis. Namun penambangan masih tetap berlangsung hingga kini. "Akibatnya mereka merambah pasir (taman nasional) itu," kata dia.

Menurut dia, alih fungsi bidang pekerjaan cukup sulit dilakukan bagi para penambang. Dalam suatu operasi kependudukan, banyak dari penambang yang tertangkap karena tak memiliki identitas penduduk Setempat. Mereka hidup berpindah-pindah sesuai dengan pesanan truk pasir dan terbiasa mendapatkan uang secara instan, semisal menambang pasir.

ANANG ZAKARIA

Penambangan Liar Meluas

Kepala Taman Nasional Gunung Merapi Tri Prasetyo mengatakan batas penambangan pasir Merapi hanya diperbolehkan pada jarak tujuh kilometer lebih dari puncak gunung. Agar tak merusak lingkungan, penambangan harus dilakukan di sungai yang masih menyimpan deposit pasir. "Tapi nyatanya sekarang hanya berjarak tiga kilometer," nya, Selasa.

Menurutnya, cadangan pasir Merapi di sungai-sungai yang terletak di Provinsi telah habis. Cadangan itu hanya tersisa di Sungai Woro dan Gendol yang masuk wilayah Klaten Jawa Tengah dan Sleman Yogyakarta.

Lantaran cadangan pasirnya telah habis, lanjutnya, para penambang di Setempat itu merambah masuk ke wilayah Taman Nasional. Tak hanya di sungai, para penambang bahkan secara terang-terangan menambang di areal terbuka. Mereka mengeruk pasir yang tersimpang di hutan. "Mereka mencuri pasir di bawah pohon," katanya.

Penambangan pasir secara ilegal itu telah meresahkan masyarakat sekitar. Selain merusak lingkungan, sumber-sumber air yang terletak di lereng Merapi terancam mati. Warga sekitar, yang mayoritas merupakan petani salak, khawatir sulit mendapatkan air untuk mengairi perkebunan mereka. "Sekarang untung masih musim hujan, coba pas kemarau," katanya.

Sebanyak 18 truk penambang pasir ilegal telah ditahan karena menambang pasir di Ngablak beberapa waktu lalu. Bahkan di Kemiren, warga sempat memprotes masih beroperasi penambangan pasir di daerahnya. Namun ironisnya, penambangan pasir masih terus berlangsung.

Dia menilai, masalah penambangan pasir telah kompleks dan sulit terpecahkan. Pemerintah selalu berdalih, penambangan itu menyangkut masalah ekonomi masyarakat sekitarnya. Padahal, keuntungan ekonomi yang didapat tak sebanding dengan ancaman kerusakan alam yang dihasilkan. "Itu sudah tidak tepat," katanya.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Setempat Komisaris Hindarsono mengatakan penambangan pasir ilegal telah meluas hingga area taman nasional. Indikasinya, banyak patok penanda batas hilang dan pohon di taman nasional tumbang.

Sepanjang 2010, lanjut dia, sebanyak sembilan penambang tewas. Namun besar dugaan, jumlah itu masih lebih besar lagi karena adanya peristiwa yang tak terlaporkan ke polisi. "Ada kemungkinan memang para penambang masuk taman nasional," kata dia.

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Dwi Koendarto membenarkan bahwa deposit pasir merapi di sungai telah habis. Namun penambangan masih tetap berlangsung hingga kini. "Akibatnya mereka merambah pasir (taman nasional) itu," kata dia.

Menurut dia, alih fungsi bidang pekerjaan cukup sulit dilakukan bagi para penambang. Dalam suatu operasi kependudukan, banyak dari penambang yang tertangkap karena tak memiliki identitas penduduk Setempat. Mereka hidup berpindah-pindah sesuai dengan pesanan truk pasir dan terbiasa mendapatkan uang secara instan, semisal menambang pasir.

ANANG ZAKARIA

Penambang Pasir Liar di Pesisir Pantai Camplong Masih Beroperasi

Sabtu, 18 Oktober 2014 17:32:18
Reporter : Zamachsari

---

Sampang (beritajatim.com) - Pencegahan terhadap aktivitas penambangan pasir atau reklamasi yang terjadi di pesisir Pantai Camplong, tak kunjung ada kejelasan.
Pasalnya, hingga saat kini penambangan terus menerus dilakukan. Padahal, jauh hari sebelumnya berbagai kalangan meminta agar penambangan dihentikan. Karena aktivitas tersebut selain berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem laut, juga mengakibatkan abrasi di sepanjang bibir pantai khusunya dibeberapa titik seperti di Desa Taddan, Darma, dan Camplong.
Misdi Kepala Dinas Perisdustrian Perdagangan dan Pertambangan (Desperindagtam) Sampang ketika di hubunggi melalui jaringan mengatakan, jika pihaknya mengaku sudah sering melakukan teguran terhadap penambangan pasir. Namun saja teguran tersebut dikatakannya tidak diindahkan. Sebab setelah dinasnya meninggalkan lokasi penambangan, sejumlah pekerja kembali lagi melakukan penambangan secara liar.
"Bukan kita membiarakan, malah jelas-jelas kita sudah melarang, namun larangan dari kita tidak mendapat respon sama sekali," terangnya, Sabtu (18/10/2014).
Menurutnya, selain melakukan pelarangan langsung, dinasnya mengaku juga seringkali menempatkan papan larangan yang di pasang tepat di lokasi penambangan. Namun hal itu tidak berumur lama. Karena plang tersebut tiba-tiba hilang.
"Teguran secara langsung maupun tertulis kita sudah lakukan, namun tetap saja tidak digubris, bahkan papan yang bertuliskan larangan yang ditempatkan di pinggir pantai sering hilang," tandasnya.
Selain itu, Misdi berharap agar pihak penegak Perda lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan. Sebab, apabila tetap saja dibirkan, membuat pantai semakin terkikis, bahkan kondisi pantai hanya dihiasi batu tanpa pasir. "Kita juga berharap agar pihak lain ikut membantu dalam mengatasi dan mencarikan solusi dalam penambangan pasir liar ini," pungkasnya. [sar/kun]

Tak Ada Perda, Penambang Terus Keruk Pasir Pantai Camplong

Pekerja sedang memindahkan pasir ke pikap di Jalan Raya Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, kemarin.

,Satpol PP Hanya Membina
CAMPLONG – Larangan penambangan pasir di pantai oleh aparat penegak perda Satpol PP Sampang masih saja dilanggar penambang. Penambang tampaknya enjoy dengan usahanya tersebut. Bahkan di beberapa titik di sepanjang Jalan Raya Taddan, Pantai Camplong, terdapat tumpukan pasir, kemarin (2/1). Saat ini Satpol PP Sampang sedang proses penyusunan rapat peraturan daerah (raperda).
Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), di sepanjang Jalan Raya Taddan, Kecamatan Camplong terlihat tumpukan hasil penambangan liar. Tidak hanya itu, tumpukan batu karang laut juga ditemui di ruas-ruas jalan.
Kasi Operasi Moh. Sadik mewakili Kepala Satpol PP Sampang Hamdani mengaku telah melakukan pengawasan di area lokasi penambangan pasir laut.  ”Hampir tiap hari (pagi dan sore) kita sering ke lokasi,” akunya.
Namun, kata Sadik, ketika dilakukan razia sering kali juga tidak menemukan penambang pasir tersebut. ”Mereka main kucing-kucingan, ya saat kita lakukan razia, mereka tidak ada, begitu juga sebaliknya,” terangnya.
Menurut Sadik, alasan masih maraknya penambangan pasir laut ilegal karena para penambang mengaku hanya menggantungkan pekerjaan pada menambang pasir laut. Diungkapkan, penambang tidak memiliki pekerjaan selain menambang pasir di pantai.
”Alasan mereka tidak punya pekerjaan,” kata Sadik. Karena belum ada peraturan daerah (perda), sambung Sadik, maka pihaknya hanya sebatas menertibkan.
Sadik mengatakan, penambang akan berhenti menambang jika ada pilihan lain. ”Dibantu bentor mereka akan berhenti menambang pasir di laut gitu katanya. Dari keluhan itu, kami laporkan ke atas yang kemudian akan disampaikan ke bupati Sampang,” papar Sadik.
Diungkapkan, saat ini satpol PP dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penambangan pasir laut. Namun, ditanya selesainya perda tersebut, Sadik tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti. Namun yang jelas, kemungkinan akan selesai pertengahan Januari. ”Kami menunggu duduk bersama dengan anggota dewan dan dinas terkait,” ujarnya.
Sembari menunggu selesainya perda, pihaknya terus berusaha untuk melakukan sosialisasi dan penertiban serta pembinaan kepada penambang pasir liar. ”Kita butuh kerja sama dari semua masyarakat,” pungkasnya. (c10/rd)

Melihat Aktivitas Penambang pasir Ilegal di Jalur Pantura

Dump truck dan pikap masuk ke area Pantai Sepanjang Kecamatan Ambunten hingga Pasongsongan, kemarin.

Musim Proyek, Penambangan Semakin Menggila

SUMENEP - Aktivitas penambangan pasir ilegal di pantai utara Sumenep terjadi sepanjang tahun. Namun, ada saat-saat tertentu penambangan dilakukan secara besar-besaran. Biasanya, setiap akhir tahun penambangan dilakukan membabi buta seiring banyaknya pesanan pasir. Diduga itu terjadi berbarengan dengan pengerjaan proyek fisik.
Hari masih pagi. Jalan di jalur pantura Ambunten–Pasongsongan masih sepi. Namun, jika melihat ke sisi pantai, ternyata bisa melihat sejumlah orang sudah beraktivitas. Mereka adalah penambang pasir ilegal.
Para penambang ini tidak terbatas dari kalangan pria. Di antara mereka banyak perempuan yang sibuk menaikkan pasir ke atas pikap. Aktivitas itu bisa dilihat setiap hari di sepanjang tahun.
Namun belakangan ini aktivitas tersebut lebih ramai. Jumlah penambang jauh lebih banyak. Begitu pun jumlah pasir yang mereka tambang. Bahkan, kendaraan pengangkut pun tak sekadar pikap. Dump truck kadang parkir di pantai untuk mendapatkan pasir dari para penambang.
Pantauan Jawa Pos Radar Madura, kemarin (8/12) puluhan penambang memenuhi pinggir pantai mengeruk pasir di pantai yang masuk wilayah Kecamatan Pasongsongan. Tua muda, laki perempuan, semua asyik mengeruk pasir.
”Ya, belakangan banyak pemesan. Bulan-bulan ini kan banyak proyek dan banyak orang bangun rumah,” kata Hasbullah, warga Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, kemarin.
Dikatakan, aktivitas penambangan sudah dilakukan sejak dulu. Menurut Hasbullah, meski mayoritas warga sekitar pantai bekerja sebagai nelayan, namun di antara mereka ada pula yang bekerja sehari-hari sebagai penambang pasir.
”Entah pembelinya dari kalangan pemilik proyek atau dari warga biasa, saya tidak tahu. Yang pasti, pemesan memang lumayan banyak,” ucap pria tersebut saat ditanya dari mana biasanya pembeli itu berasal.
Hasbullah yang mengaku lebih banyak bertani itu mengatakan, sebagian anggota keluarganya menjadi penambang. ”Saya ya lebih banyak bertani, tapi sepupu dan bibi saya kadang menambang untuk dijual, iseng-iseng saat pesanan mulai berdatangan,” akunya.
Saat ditanya terkait penertiban petugas, baik dari satpol PP maupun pihak musyawarah pimpinan kecamatan (muspika), Hasbullah mengaku tidak begitu banyak tahu. ”Gak tahu juga. Tetapi, bagi warga di sini, mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi mata pencaharian warga,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Pasongsongan Arif Susanto membantah jika tumpukan pasir yang ada di wilayahnya merupakan hasil penambangan liar di Kecamatan Pasongsongan. Menurutnya, pasir putih yang menumpuk di pinggir pantai Pasongsongan merupakan hasil tambang yang dibeli dari Ambunten.”Kalau di Pasongsongan sepertinya nggak ada. Yang menumpuk itu hasil beli dari Ambunten,” katanya.
Ditanya soal adanya warga yang menambang di wilayah kerjanya, Arif berdalih itu hanya sebagian kecil. Itu pun warga mengeruk di lahan milik pribadi. ”Kalau di Pasongsongan ada penambang, tapi tidak menambang di pantai. Tapi di pinggiran jalan raya saja yang tidak merusak lingkungan pantai,” katanya
Sementara itu, Kasatpol PP Abdul Majid mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait maraknya penambang ilegal di wilayah pantura Sumenep. Menurutnya, selama ini masyarakat tidak bisa diajak kerja sama. ”Komentar saya sedikit saja, kita butuh duduk bersama untuk saling menyadari bahwa lingkungan itu milik kita semua. Perlu kita jaga bersama dan perlu kerja sama antara kita, pemerintah, kepala desa, dan warga (penambang),” katanya singkat. (*/fei)

Penambangan Pasir Liar di Pacitan Kembali Marak

Doc : antarajatim.com

Pacitan - Aktivitas penambangan pasir secara liar di sepanjang Sungai Grindulu dan Lorok, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kembali marak seiring datangnya musim kemarau mulai Juni ini.

Kasi Trantib Kantor Satpol PP Pacitan, Daryono, Selasa mengatakan maraknya penambangan itu dilakukan oleh warga maupun sindikat.

"Biasanya mereka kembali beraktivitas begitu hujan reda atau setiap memasuki musim kemarau. Mungkin karena debit air menurun sehingga pasir mudah digali," katanya.

Meski mengetahui adanya penambangan liar, Satpol PP tidak berjanji untuk melakukan penertiban. Mereka berdalih, penertiban biasanya mereka lakukan dengan menggunakan pendekatan secara personal, demi menghindari resistensi langsung dari para penambang.

"Langkah penindakan ataupun penertiban tanpa memperhitungkan dampak sosial bisa berisiko. Ingat, para pelaku penambangan itu adalah warga sekitar sehingga pendekatan persusasif lebih kami kedepankan demi menghindari konflik langsung," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Daryono, pihaknya saat ini intensif melakukan pemantauan di titik-titik penambangan pasir, salah satunya di wilayah Kecamatan Pacitan.

Ia mengatakan bahwa di Kota Pacitan saja pihaknya telah mengidentifikasi tiga titik lokasi penambangan pasir liar, yakni di wilayah Desa Sirnoboyo, Kembang, dan Menadi.

Di tiga desa tersebut, sejumlah penambang bahkan menggunakan mesin penyedot pasir dengan kapasitas lebih dari 25 PK. "Ini tentu tidak sesuai dengan aturan pertambangan," ujarnya.

Tak hanya masalah izin, lokasi penambangan juga menjadi perhatian tersendiri bagi Satpol PP, sebab jika penambangan terlalu dekat dengan infrastruktur, risiko maupun dampaknya terlalu tinggi.

Amblesnya jembatan Arjowinangun di Kecamatan Pacitan, beberapa waktu lalu disinyalir juga disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir di dasar sungai yang berlokasi tak jauh dari titik jembatan yang ambles tersebut.

Redaktur: Endang Sukarelawati

penambangan liar

Air Pasang, Warga Tetap Keruk Pasir

Penambang pasir perempuan menyelinap di balik bebatuan mengeruk pasir di pantai utara (pantura) Ambunten. SUMENEP – Kerusakan alam yang terjadi di Sumenep bukan semata-mata karena sikap acuh pemerintah. Namun, ada pula yang disebabkan perilaku masyarakat yang tak juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Seperti yang terjadi di sekitar pantai utara Sumenep. Kemarin (4/2), sejumlah orang menambang pasir pantai secara ilegal. Penambangan liar tersebut bisa dilihat di sekitar pantai Ambunten. Di sana, sejumlah orang dengan cekatan menyelinap di antara bebatuan sambil memikul pasir yang dilarang untuk ditambang. Bahkan, aktivitas tersebut dilakukan di saat air laut mulai pasang. Mideh, 60, salah satu penambang yang ditemui koran ini mengatakan, dirinya sudah terbiasa menambang pasir laut.

Tambang Pasir Darat Semakin Liar

Meski dilarang aktivitas penambangan pasir darat tetap saja berlangsung di Kota Batam. seberapa kawasan yang menjadi areal penambangan pasir ilegal tersebut antara lain di Kelurahan Batubesar dan Kelurahan Nongsa seperti di Kampung Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kampung Panglong dan Kampung Jabi. Ironisnya, Kolam eks galian pasir tersebut telah menjadi kubangan maut yang setiap saat dapat menelan korban jiwa.

Setelah puluhan tahun dikuras secara ilegal, pasir di Batu Besar, Nongsa kini nyaris habis. Puluhan lubang-lubang raksasa bekas tambang kini menganga dan tidak tidak terurus. Kendati begitu, sejumlah penambang masih terus mengeruk pasir di daerah ini.  Bahkan sejak setahun belakangan caranya lebih canggih. Penambang tidak lagi memakai eskavator, tapi mesin penyedot pasir.

Salah seorang warga setempat mengatakan penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan dengan menggunakan mesin penyedot pasir dimodali oleh oknum aparat keamanan. Oknum aparat itu beberapa tahun sebelumnya hanya menerima upeti dari para penambang pasir.

Namun karena tergiur dengan keuntungan besar, maka sejak beberapa waktu belakangan oknum aparat tersebut terjun langsung ke bisnis tambang pasir ini. Tapi memang oknum aparat itu jarang muncul di lokasi tambang, karena ia memakai jasa orang lain untuk menjalankan bisnisnya.

"Memang ada oknum aparat yang punya mesin sedot pasir disini. Semua orang di sini tahu kok. Kalau ditanyakan yang mana punya pak polisi, pasti mereka tahu dan ditunjukkan," kata warga yang mengaku telah tinggal di lokasi itu sejak tahun 1997.

Sementara itu jumlah penambang pasir yang dilakukan secara manual semakin berkurang. Karena dengan menipisnya persediaan pasir di daerah itu semakin menyulitkan bagi para penambang manual untuk mengeruk pasir. Kalau ingin terus menambang mereka harus menggunakan mesin sedot pasir, sementara harganya mahal.

"Sudah berat untuk mendapatkan uang dari pasir. Kalau terus dipaksanakan bekerja di sektor ini, bukannya untung yang dapat tetapi bisa merugi," kata Lawung, satu dari puluhan penambang pasir Batubesar di Kampung KDA, kemarin.

Menurut bapak satu anak ini, sudah banyak penambang yang gulung tikar dan menderita kerugian karena pasir sudah sulit untuk didapat. Bahkan, hanya segelintir orang saja yang masih bertahan untuk tetap menambang pasir.

"Sekarang tinggal sisa-sisanya saja. Dan itupun sudah dipaksakan," ujar lelaki berambut panjang ini yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan selain jadi penambang pasir yang sudah ditekuni bertahun-tahun ini.

Untuk diketahui aktifitas penambangan pasir di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Geliat penambangan pasir secara ilegal ini sudah berjalan puluhan tahun ini berjalan lancar tanpa ada gangguan dan hambatan yang mampu memberikan efek jera.

Sementara itu Ketua LSM Batam Hijau, Tedy, saat dimintai pendapat menyebutkan, sebenarnya lokasi penambangan pasir darat di wilayah Nongsa (Batam) cukup memprihatinkan. Untuk itu yang paling penting adalah kemauan masyarakat untuk merehabilitasi kubangan-kubangan bekas galian pasir.

"Dalam menyelesaikan permasalahan pasir Nongsa untuk tahap awal lebih baik difokuskan pada rehabilitasi kembali alam yang telah rusak,'' ujarnya.

Aktivitas penambangan pasir darat ini, selain merusak lingkungan hidup juga dilakukan secara ilegal (liar) karena tanpa ada Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari dinas terkait. Dengan kata lain, eksploitasi pasir darat selama ini tidak memberikan konstribusi apapun kepada kas daerah khusunya Kota Batam. Sangat disayangkan bila perusakan lingkungan hidup yang terjadi di depan mata dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindakan hukum kepada para pelaku. Dalil karena faktor ekonomi dan kebutuhan pasir dalam rangka menunjang pembangunan, tidaklah dapat kiranya dijadikan alasan pembenar atas rusaknya lingkungan hidup. (sm/ed)

Tambang Liar Bantaran Kali Progo Dihentikan

Tribun Jogja/Agung Ismiyanto

ILUSTRASI TUTUP TAMBANG: Khawatir akan terjadinya kerusakan parah terhadap lingkungan, sejumlah warga di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menghentikan pengoperasian mesin stone crusher milik PT Hafa Magelang, Kamis (18/9) siang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Penambangan pasir, baik secara manual maupun dengan alat berat berupa backhoe, di bantaran Sungai Progo wilayah Dusun IX Desa Banaran Kecamatan Galur Kulonprogo, diduga tidak berizin. Puluhan petugas Satpol PP Kulonprogo, Rabu (26/11/2014), pun melakukan razia di lokasi dan menghentikan sementara aktitivitas penambangan tersebut.
Di lokasi, Satpol PP bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kulonprogo, juga memberikan pengarahan kepada ratusan penambang yang belum mengantongi izin. Mereka dilarang menambang sampai mendapatkan izin dan melakukan penambangan secara benar.
Seorang penambang di sungai tersebut, Nanang Riyanto (28), saat terkena razia mengatakan, aktivitas penambangan dilakukannya sejak lama. Dia mengaku tidak memahami soal perizinan. Meski demikian, dia mengaku hanya menambang secara manual. Keberadaan alat berat sekitar dua bulan terakhir yang justru mengakibatkan pasir menipis.
Informasi dihimpun, aktivitas penambang manual dan alat berat memicu permasalahan tersendiri. Pasalnya, penambang manual merasa dirugikan oleh keberadaan alat berat yang menambang dalam skala besar. Aktivitas alat berat dalam beberapa pekan mengakibatkan ketersediaan pasir cepat habis.
"Kami yang menambang manual semakin kuwalahan karena ada alat berat. Tapi kami diam. Ada juga yang marah-marah," katanya.
Kasi Operasi dan Penindakan Satpol PP Kulonprogo, Brenggo Dipurwo, menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan baik manual maupun alat berat dihentikan. Pasalnya, mereka belum memiliki izin dari Kulonprogo. Sementara, untuk aktivitas alat berat ternyata memiliki izin dari Bantul.
"Namun penambangannya di Kulonprogo. Jadi kami hentikan," ujarnya. (*)

PENAMBANGAN PASIR LERENG MERAPI :

ANTARA BERKAH DAN MUSIBAH

Oleh : Ari Nurlitawati

Abstrak : Penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan sudah ada sejak dahulu yaitu sejak pertama kalinya Gunung Merapi beraktifitas mengeluarkan lava sekitar tahun 1930an dimana saat itu undang-undang maupun peraturan yang mengatur kegiatan penambangan pasir belum ada.Akibatnya, oleh sebagian masyarakat penambangan pasir dianggap sebagai suatu kebiasaan dan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun sehingga makin hari jumlah penambang pasir pun meningkat dan marak. Maraknya penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor alam (Gunung Merapi), faktor sosial dan ekonomi serta faktor hukum. Polsek Cangkringan selaku ujung tombak kepolisian memiliki tanggungjwab di dalam menertibkan para penambang pasir tanpa ijin tersebut. Upaya yang dilakukan Polsek Cangkringan dalam menangani masalah penambangan pasir tanpa ijin tersebut lebih mengedepankan aspek persuasif argumentatif dengan melalui tindakan preemtif dan preventif, tindakan represif tidak dilaksanakan karena beberapa pertimbangan salah satunya adalah karena penambangan pasir sudah menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk sedangkan pemerintah daerah belum memiliki solusi untuk kesejahteraan masyarakat penambang. Polsek Cangkringan dalam menangani penambangan pasir tanpa ijin di wilayahnya menglladapi beberapa kendala antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan kemapuan personel, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi adat istiadat dan budaya masyarakat, kebutuhan pasir sebagai bahan bangunan yang terus meningkat, sanksi hukum yang ringan serta faktor alam yaitu Gunung Merapi. Penambangan pasir, yang tergolong sebagai bahan galian C  menyebabkan perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air.
Penulis menyarankan agar penanganan penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan harus dilaksanakan secara bersama antara masyarakat, pemda dan aparat kepolisian, Pemerintah Daerah kabupaten Sleman diharapkan dapat segera merelokasi tempat-tempat yang boleh ditambang maupun yang tidak, perlunya menyiapkan lapangan pekerjaan yang bare sebagai langkah alih profesi bagi penambang pasir dengan meningkatkan ketrampilan bercocok tanam, perikanan dan lain-lain.
Kata kunci : penambangan pasir, mata pencaharian dan kerusakan lingkungan

1. Pendahuluan

Penemuan beberapa benda purbakala berupa logam baik yang terbuat dari emas maupun perak yang diperkirakan berasal dari era sebelum Masehi menunjukkan bahwa usia kegiatan penggalian bahan tambang sudah sangat tua. Kegiatan penggalian bahan tambang atau kita sebut sebagai pertambangan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini. Selain menghasilkan berbagai manfaat dan dampak positif, tentu saja kegiatan pertambangan juga membawa beberapa dampak negatif.
Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu: a) Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll. b) Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll. c) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.
Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak . Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai. Pada artikel ini, penulis akan membahas tentang aktivitas penambangan pasir yang ada di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di daerah Kecamatan Cangkringan (sepanjang kali kuning dan kali gendol). Penulis akan membahas dari segi positif dan segi negatifnya.

1. Pembahasan

Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan termasuk daerah lereng Gunung Merapi. Di Kecamatan Cangkringan terdapat beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Beberapa diantaranya adalah sungai gendol, sungai opak dan sungai kuning.
Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung in mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungain gendol dan sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merai, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.
Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi Golf tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.
Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan (skill) khusus. Hanya dengan bermodal senggrong saja, seseorang bisa menjadi penambang pasir dengan penghasilan Rp. 90.000 – Rp. 150.000  cukup menggiurkan tentunya. Rata – rata penambang pasir di daerah sungai gendol dan sungai kuning adalah warga Cangkringan dan klaten. Usia mereka  sekitar 20-40 tahunan. Mereka menjadikan menambang pasir sebagai pekerjaan pokok mereka.
Menurut bapak Sutarjo (42tahun) , menambang pasir merupakan pekerjaan tetapnya untuk menghidupi keluarganya, sebenarnya bapak Sutarjo mengetahui tentang bahaya dari aktivitas penambangan tersebut, tetapi beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap melakukan penambangan pasir. Atmono (24tahun) mengungkapkan hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan dia menambang pasir. Tapi pekerjaan menambang pasir hanya dijadikan pekerjaan sampingan.
Menurut Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah diseputaran lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.
Proses penambangan di Merapi, beralih dari aktivitas penambangan sederhana ke cara modern dengan menggunakan back hoe memberikan tekanan besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif lambat, mengunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan back hoe lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.
Apalagi tingkat permintaan pembeli akan pasir Merapi terus meningkat (rata-rata 6-9 juta M 3 /tahun), tidak lagi sebanding dengan supplay material dari letusan Merapi rata-rata hanya mampu memberikan daya dukung kebutuhan pasir sebesar 2,5 juta M 3 / tahun. Di luar jalur aliran erupsi Merapi, para penambang juga masuk ke wilayah tutupan hutan pinus yang berdekatan dengan sungai-sungai lokasi penambangan sebelumnya atau menyewa lahan-lahan pertanian maupun perkebunan penduduk.
Sekarang kondisi alam di kawasan Merapi berubah dengan cepat. Beberapa desa di Kecamatan Cangkringan, kini telah berubah menjadi lubang-lubang penambangan pasir yang setiap hari dipenuhi para penambang, back hoe dan truck pengangkut pasir.
Warga yang tinggal disekitar lereng Gunung Merapi memprotes maraknya penambangan pasir karena mengancam lingkungan tempat mereka tinggal. Selama ini protes sudah dilayangkan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi belum ada tanggapan. Kegiatan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi Yogyakarta sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Alat-alat berat seperti bego digunakan untuk mengeruk pasir dari lereng Merapi. Warga Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta yang berada disekitar lokasi penambangan pasir menentang keras penambangan pasir di lereng Merapi yang sudah tidak terkendali. Warga menganggap penggunaan alat berat seperti beko akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu hilir mudik ratusan truk setiap harinya juga merusak jalan dan jalur evakuasi bencana. Warga mengancam apabila tidak digubris warga akan menghentikan sendiri aktifitas penambangan tersebut. Lereng gunung Merapi ini selama ini merupakan daerah yang sangat penting sebagai resapan air bagi kebutuhan warga Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. (dalam berita fokus:indosiar).
Pertanyaannya kemudian, mengapa penambangan pasir Merapi begitu mengoda, sehingga banyak pihak tidak bisa mengendalikannya apalagi mencegahnya? Lalu pemerintah, mengapa masih terus memberi ijin penambangan?, kenapa tidak melarang dengan tegas saja? Benarkah penambangan pasir meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?
Temuan Walhi Jogjakarta menunjukkan hal yang berbeda. Jarang ditemukan adanya wilayah di sekitar tambang pasir Merapi yang kaya dan ikut mensejahterakan masyarakatnya. Dalam banyak pengamatan justru ditemukan wilayah-wilayah yang ditambang penuh dengan cerita kemiskinan dan pendapatan yang masuk ke kas daerah pun hanya sedikit saja.
Sebagai contoh perbandingan penjualan pasir dari lokasi tambang dan pajak dari penggalian dan pengolahan bahan galian C di Kabupaten Magelang dan Klaten menunjukkan perbedaan dratis yang sungguh memprihatinkan. Dari penjualan rata-rata Rp. 995 milyar s.d Rp. 1, 29 trilyun/tahun dari lokasi di Kecamatan Srumbung atau Kecamatan Kemalang saja, pajak yang diperoleh di Kabupaten Magelang dan Klaten dari seluruh lokasi penggalian dan pengolahn bahan golongan C sampai bulan Oktober yang masuk ke kas daerah hanya sebesar Rp. 233 juta hinga Rp.250 juta/tahun. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau nilai penjualan dari lokasi penambangan disatu kecamatan saja.
Sekarang ketika lingkungan semakin rusak dan kerugian atas rusaknya lingkungan semakin besar, untuk apa aktivitas penambangan itu terus diijinkan tanpa kendali? Masyarakat dan pemerintah di empat kabupaten yang termasuk dalam kawasan Merapi, seharus melarang aktivitas penambangan yang merusak dan secara tegas melakukan beberapa pembatasan terkait pembatasan ijin penambangan, pembatasan lokasi tambang dan terutama pembatasan volume penambangan pasir berdasarkan daya dukung erupsi Merapi.
Upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi alam Merapi sebagai wilayah tangkapan air juga harus segera dilakukan. Upaya pemulihan ini secara bijaksana harus juga mampu menjamin hak-hak kehidupan masyarakat lokal dalam kawasan itu.

PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SEKITAR SUNGAI BRANTAS DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

Ulfah, Maria (2011) PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SEKITAR SUNGAI BRANTAS DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG. EngD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Full text not available from this repository.

Abstract

Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, antara lain yaitu: (1) Bagaimana proses penambangan pasir liar di masyarakat sekitar Sungai Brantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. (2) Bagaimana dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penambangan pasir liar di masyarakat di sekitar Sungai Brantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Untuk mengetahui bagaimana dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian kualitatif analisis deskripsi. Sehingga dalam teknik penggalian data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melihat aktifitas penambangan pasir liar yang ada di Karangmojo, dengan memperhatikan informasi seputar perjalanan penambangan pasir liar tersebut. Selain itu peneliti merekam dan mencatat respon masyarakat dan masyarakat dalam menanggapi keberadaan penambangan pasir liar, sampai pada proses mengenai penambangan pasir dari hasil wawancara mendalam. Dari hasil penelitian telah didapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Antara lain yaitu: (1) Proses penambangan pasir liar di masyarakat sekitar SungaiBrantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. (2) Dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan peneliti dalam manganalisis masalah diatas adalah teori konflik. Karena adanya masyarakat yang menentang aksi penambangan pasir liar tersebut. Serta memakai teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, dimana adanya saling keterikatan diantara manusia dengan lingkungan. Karena kelangsungan kehidupan manusia juga bergantung kepada lingkungan.

Penambangan Pasir Liar Bisa Datangkan Bencana

Aktivitas truk pengangkut pasir (ilustrasi)

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penambangan pasir liar di Kabupaten Sleman hingga kini masih marak terjadi. Terdeteksi sebanyak 38 aktivitas penambangan pasir liar masih ditemukan di Sleman. Hal tersebut tentu memprihatinkan mengingat dampak dari aktifitas tersebut bisa mendatangkan bencana.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Julisetiono menegaskan, penambangan liar atau yang tidak sesuai dengan ketentuan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dapat mendatangkan bencana. Untuk itu, Ia mengharapkan agar penambangan liar segera dihentikan.
“Bencana yang ditimbulkan tergantung lokasinya,” ujar Julisetiono, saar dihubungi Republika, Selasa (16/12).

Menurut Julie, jika penambangan liar dilakukan di Sungai maka, dampak yang ditimbulkan yaitu tanggul yang terdapat di pinggir sungai bisa jebol. Hal tersebut jelas sangat merusak lingkungan disekitar sungai.

Selain itu, bencana longsor juga bisa terjadi akibat dari aktifitas penambangan pasir liar tersebut. Penambangan pasir yang sudah diatur dalam Perda semestinya harus dipatuhi untuk keselamatan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Sleman, khususnya yan g tinggal di daerah rawan longsor seperti Prambanan agar mewaspadai bencana longsor. Mengingat hujan cukup lebat hampir setiap hari mengguyur Yogyakarta. Masyarakat yang tinggal di bawah bukit untuk mengecek kondisi perbukitan untuk mengetahui situasi dan kondisi.

Ia mengakui BPBD Sleman sampai saat ini belum memiliki peta mengenai beberapa titik yang rawan terjadinya longsor. Akan tetapi secara makro, kata Julie, peta tersebut sudah dimiliki. “Nanti untuk peta ke titik rawan longsor baru akan diadakan 2015,” katanya.

Selain itu, pada tahun 2015 akan dipasang Early Warning System (EWS), terutama di daerah yang rawan longsor seperti Prambanan. Untuk saat ini, kata Julie, belum terpasang EWS pendeteksi longsor. Di samping itu, untuk pencegahan menghadapai bencana longsor, BPBD juga telah melakukan edukasi kepada masyarakat di Prambanan.

Penambangan Pasir Liar Ditertibkan Petugas

 
indosiar.com, Mojokerto - Tim gabungan Satpol PP dan TNI serta jajaran kepolisian Polres Mojokerto, Jawa Timur, menggelar aksi penertiban terhadap para penambang pasir liar di sepanjang aliran Sungai Brantas.
Tim penertiban penambang liar itu dibagi 2. Satu tim menyisir dengan perahu motor dan tim lainnya menggrebek langsung ke areal penambangan pasir di Sungai Brantas itu.
Ancaman tembak dari sejumlah petugas cukup ampuh. Para penambang akhirnya menghentikan aktifitas penambangan dan meminggirkan perahunya ke bantaran sungai.
Dalam razia kali ini sedikitnya sembilan perahu beserta peralatan mekanik penyedot pasir serta mesin diesel disita petugas sebagai barang bukti.
Kegiatan penertiban ini dilakukan tim gabungan Satpol PP dan TNI serta jajaran kepolisian Polres Mojokerto, Jawa Timur, karena aktifitas penambangan pasir di Sungai Brantas tersebut melanggar Perda no. 21 tahun 2005.
Sayangnya dalam razia kali ini, tidak satupun pengusaha penambangan pasir yang diamankan karena saat digrebek pemilik perahu serta pengusaha penambang pasir kabur dan yang tersisa hanya pekerjanya saja.(Dian Eko Purwoto/Ijs)

Penambang Liar Harus Diberi Sanksi
Baca Juga:Pemkab Oku Rencana Membangunan Rumah SinggahUntuk Memperkecil Tingkat Kecelakaan, Dishub dan Satlantas Polres Labuhan Batu Lakukan RaziaDr Tigor Berjanji Hasil Audisi Tari Kreasi Tahun 2015 Akan Difasilitasi Berangkat Ke MalakaPNPM, UPK Sindangkerta Maksimalkan Azas Manfaat Masyarakat
Purwakarta, Jaya Pos
Maraknya kegiatan pertambangan di kawasan zona-zona pertambangan batuan di Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat membuat daerah itu berkembang pesat. Namun tidak sedikit para pengusaha yang melakukan aktifitas itu diduga illegal, sehingga dampaknya selain cenderung tidak terkendalinya kerusakan  lingkungan juga dipastikan tidak terpungutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota santri itu.
Kepala Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta melalui Kabid Pertambangan, Yayat Hidayat, kepada wartawan menyebutkan, kegiatan penambangan di plered rata-rata memiliki ijin. Namun diakuinya, ada sekitar tiga sampai empat lokasi pertambangan yang tidak mengantongi ijin. “Dari dulu penambangan liar selalu ada,” ujarnya. Pihaknya memastikan bila penambangan liar itu penambangan jenis pasir dan tanah liat.
Dia mengaku terhadap penambang-penambang liar kini tengah ditertibkan. “Yang jelas, permasalahan ini telah diatur dalam UU No.4 tahun 2009, tentang Pertambangan, Perda No.11 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda No.6A tahun 2008, bagi pelanggarnya bisa dikenakan sanksi pidana. Bicara sanksi pelakunya bisa dipidana, bahkan sejumlah pelanggarnya kini sudah ada yang ditangani hingga ke pengadilan,” terangnya.
Aktifis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Purwakrta, Wahyudin, sangat menyesalkan terhadap intansi terkait yang terkesan tutup mata seperti Badan Lingkungan Hidup, Sat Pol PP. “Jangan-jangan oknum petugas itu main mata dengan pengusaha illegal. Instsnsi terkait itu mestinya tidak membiarakan kegiatan penambang illegal itu terus beraktifitas, lantaran merugikan berbagai pihak,” tandasnya.
“Kegiatan penambangan harus jelas secara hukum dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Lagi pula aktifitas penambangan harus sesuai dengan kebutuhan di daerah,” ujarnya. Abh/EM

Lakukan Penambangan Liar di Kalbar, 19 Warga China Ditangkap

Para penambang (gambar ilustrasi)

VIVAnews - Diduga melakukan penambangan liar dengan menebang hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Dusun Kalang, Desa Naga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, belasan warga negara asing asal China dibekuk tim Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kalimantan Barat dan tim Dinas Dinas Kehutanan Kalbar.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Mukson Munandar, penangkapan 19 warga negara China tersebut berdasarkan informasi awal dari masyarakat setempat ada aksi penebangan hutan lindung di lokasi pengeboran secara sporadis.

"Mereka diduga melakukan pembabatan hutan lindung dan pengeboran tambang di daerah Boyan Tanjung oleh PT Cosmos Inti Persada," terang Mukson, Senin malam 16 Desember 2013.

Selanjutnya, kata Mukson 19 WNA China ini dibawa ke Kota Pontianak dan dittipkan di Rudenim Pontianak. Penyidik kesulitan karena tersangka tidak bisa berbahasa Inggris.

Selain itu juga, jelas Mukson jajarannya menyita sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara. Seperti dua unit buldoser, eskavaator, dump truk, mesin bor, dan peralatan operasional lain.

"Ada juga Kamp digunakan untuk tempat tinggal karyawan, kantor, rencana gudang dinamit, tempat penyimpanan hasil tambang, serta tempat penyimpanan suku cadang dan laboratorium," kata Mukson.

Mukson menambahkan, petugas juga menyita hasil galian berupa logam, emas, dan sejumlah peralatan untuk menggali. Barang bukti masih dijaga oleh anggota Polres Kapuas Hulu. Nantinya barang bukti akan dibawa ke Kota Pontianak.

Menurut Mukson, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan perizinan yang dimiliki termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Dalam operasi itu tim juga menemukan pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter di kawasan hutan produksi terbatas, 9.195 meter di kawasan hutan lindung. Sejumlah tenaga kerja lokal juga dipekerjakan sebagai tukang masak dan membangun kamp di wilayah itu.

Mukson menduga, aktivitas perusahaan tambang itu telah dilakukan satu tahun. Para tersangka diancam hukuman penjara selama 5 tahun, karena telah melanggar UU RI no.18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

"Besok dipriksa. Belum tahu siapa yang membawa warga China itu ke Kalbar," katanya.

Penambangan Liar di Bukit Camang, Bandar Lampung Masih Terjadi

Aktivitas penambangan batu di area Bukit Camang, Kelurahan Tanjungraya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Jumat, 2 Mei 2014 I Agus Yudistira/Saibumi.com

Saibumi.com, Bandar Lampung – Meskipun Pemerintah Kota Bandar Lampung melarang penambangan batu di area Bukit Camang, Kelurahan Tanjungraya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, namun masih terdapat aktivitas penambangan di bukit tersebut.

Sejumlah penambang berdalih tetap melakukan hal tersebut karena tidak punya pilihan pekerjaan lain. "Mau kerja apa lagi, cuma ini lah yang bisa saya lakukan untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan sehari hari," ujar Rosyid, salah satu penambang yang juga warga sekitar saat ditemui Saibumi.com, Jumat, 2 Mei 2014.

Rosyid mengaku dirinya dan para penambang lainnya akan berhenti menambang jika pemerintah menyedikan lapangan pekerjaan.  "Kalau pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi kami, ya bisa kami berhenti dari aktivitas pengerukan ini," imbuh Rosyid.

Lebih jauh Rosyid mengaku mendapatkan uang rata-rata Rp60 ribu per hari. Ia pun mengakui pekerjaan menambang batu tersebut penuh dengan resiko. "Sudah empat orang penambang yang jatuh dan tewas seketika, itu sudah menjadi resiko kami sebagai penambang liar," tukas Rosyid. (*)

Laporan wartawan Saibumi.com Agus Yudistira

Sumber: www.saibumi.com

---

Penambangan Liar Perlu Dicarikan Solusi

12 February, 2014

Baca Juga :

• Panen Raya, Harga Cabai Lokal Anjlok

• Warga Geger Temukan Dua Ular Piton

• Pengamanan Daerah Rawan, Brimob Turunkan Penembak Jitu

• Ratusan Siswa Galang Dana dan Dukungan untuk Palestina

• Petani Sekitar Ladang Migas Mulai Panen

• 547 Petugas Amankan 2.608 TPS di Bojonegoro

HaloBojonegoro.com – Aliran Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Bojonegoro sangat potensi  sebagai sumber pendapatan masyarakat. Yaitu selain untuk pengairan sawah juga untuk penambangan pasir. Namun  disisi lain Penambangan pasir yang dilakukan masyarakat seacara liar jika dibiarkan, hal itu bisa menimbulkan permasalahan dan merusak lingkungan disekitar aliran sungai Bengawan Solo.

“Tebing di sekitar bengawan banyak yang rusak dan longsor, hal itu perlu penanganan,” ujar kepala BLH Bojonegoro Tedjo Sukmono seusai rapat kordinasi di MCM.

“Memang secara aturan penambangan pasir tidak di larang oleh pemerintah tetapi penambang pasir terbagi dua macam ada dengan secara manual  dan ada lagi dengan cara mekanik, “cara mekanik ini yang di larang oleh pemerintah,” tambahnya

Selama ini, banyak upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojoneoro, dengan cara melakukan razia penambang pasir yang menggunakan alat mekanik. Tetapi cara razia tersebut bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah baru. Mulai dari perlawanan bahkan masyarakat sendiri dibuat tidak pasti setelah semua alat yang diambil mau bekerja apa.

“penambang pasir ini soal ekonomi, kalau ekonomi diputus tentu dia akan melawan,”imbuhnya.

Oleh karena itu maslah lingkungan juga penting diperhatikan begitu juga masalah sosial apalagi jika berhubungan dengan ekonomi maka perlu dicari jalan keluar sehingga semua pihak tidak disalahkan…(sw)

- See more at: http://www.halobojonegoro.com/penambangan-liar-perlu-dicarikan-solusi/#sthash.ZvXrZjNC.dpuf

Penambangan Liar Galian Emas Marak di Kuansing

Minggu, 06 Januari 2013 05:16

Aktivitas penambangan liar bahan galian golongan A yakni emas makin marak di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. (FOTO: ANTARA/LINDO)

PEKANBARU, LINDO - Aktivitas penambangan liar bahan galian golongan A yakni emas makin marak di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, khususnya pada sepanjang bantaran Sungai Batang Taluk Kuantan ke Lubuk Jambi.

"Di hulu Kuantan itu tercatat sebanyak ratusan penambang ilegal hingga kini masih terus beraktivitas melakukan penggalian emas dampaknya pencemaran air di kawasan sungai itu makin tinggi," kata Irwan, Kasi Perencanaan Bidang SDA Kuansing dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (5/1).

Ia mengatakan itu terkait besarnya deposit emas di sepanjang bantaran Sungai Batang Taluk Kuantan ke Lubuk Jambi yang sejak puluhan tahun terus ditambang masyarakat tanpa adanya izin diberikan pemerintah daerah terkait.

Deposit emas dalam sungai tersebut berkualitas bagus bahkan kini masih terus tersedia dengan bongkahan kecil-kecil sebesar biji bayam berwarna kuning emas.

Menurut dia,  penambangan emas tanpa izin yang membelah dua provinsi itu telah mencemari air sungai akibat para penambang menggunakan bahan kimia untuk menambang emas.

Sementara itu, pemerintah daerah terkait terus melakukan penertiban dan merazia namun aktivitas penambangan masih dilakukan ratusan penambang.

"Pekerja tambang emas berasal dari warga luar Kuansing sedangkan pemilik alat penambangan adalah pengusaha lokal," katanya sungai yang terus digali dengan menggunakan bahan kimia untuk mendapatkan emas itu justru makin berwarna hitam.

Pencemaran sungai terus terjadi dengan tingkat sedimentasi yang makin tinggi dan kini kedalaman air sungai tersebut hanya sepuluh senti meter saja.

Pendangkalan sungai, katanya, bisa berdampak sewaktu-waktu mengakibatkan banjir sementara itu air tersebut pun tidak lagi bisa dimanfaatkan masyarakat karena bahan kimia yang mencemari air sungai itu jika terkena kulit bisa mengakibatkan lebam-lebam dan menghitam. (ANT/EKO)

Nekat Penambangan emas Liar di Sekotong LOBAR

(Berita Daerah - Nusa Tenggara)- Aktivitas penambangan emas dan mineral berharga lain secara liar di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih terjadi meskipun sudah ada larangan tegas dari pemerintah daerah. Kapolres Lombok Barat, AKBP Agus Supriyanto, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi wartawan di Mataram, Kamis. "Masih ada warga yang nekat melakukan aktivitas penambangan di sana (Sekotong) namun penanganannya merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat," ujarnya. Ia mengatakan polisi tidak akan gegabah dalam menyikapi larangan penambangan tradisional di sejumlah lokasi di wilayah Sekotong itu, karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pihaknya pun mengetahui adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menutup aktivitas penambangan tradisional itu sampai ada payung hukum yang mengatur mekanisme dan ketentuan usaha tambang di lokasi itu. "Sudah pernah ada rapat Muspida Kabupaten Lombok Barat dan disepakati untuk menutup aktivitas tambang itu, tetapi kalau pun masih ada itu kewenangan pemerintah daerah untuk menyikapinya," ujarnya. Rapat Muspida Kabupaten Lombok Barat itu digelar pascabencana tanah longsor di lokasi tambang di Gunung Batu, Montor, Dusun Selodong, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, 17 Januari lalu, yang menewaskan lima orang dan enam orang lainnya luka-luka. Bahkan, tambah Supriyanto, Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, juga secara tegas meminta penutupan aktivitas penambangan di Sekotong itu guna menghindari berbagai masalah. "Kami pun sudah berupaya menghalau 202 orang warga asal Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas penambangan di Sekotong, akhir Januari lalu," ujarnya. Versi Pemerintah Provinsi NTB, wilayah Sekotong teridentifikasi memiliki kandungan emas yang memadai namun tidak dapat dieksploitasi secara resmi karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Pasal 38 Perda Nomor 11 Tahun 2006 itu, membatasi persetujuan penambangan yang diterbitkan para bupati di Pulau Lombok, sehingga warga setempat nekat melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dengan cara-cara tradisional. Aktivitas penambangan tradisional itu pun berpindah-pindah, sebelumnya hanya di dua titik yakni di Desa Kedaro dan di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan, kini mencuat dua titik baru yakni di Dusun Jati dan di Dusun Rambut Petung, kedua lokasi tersebut masih dalam wilayah Desa Pelangan.

Penambangan Liar Menyebabkan Kelangkaan Air Di Merangin

Posted on October 17, 2014 by Tmothy L.M Malau 

Warga di tiga desa yaitu di Lubuk Gaung, Nibung dan Plangki, Kecamatan Batang Masumai di Kabupaten Merangin, Jambi, saat ini menderita kelangkaan air, khususnya air bersih, hal ini dikarenakan makin meluasnya penambangan liar didaerah itu, dimana hal ini juga menjadi salah satu penyebab pencemaran sumber daya air di ketiga daerah tersebut.

Kegiatan Penambangan di Merangin saat ini sudah mengkhawatirkan, dimana hal ini sudah mencemari sungai sebagai sumber air bersih

Sibawaihi, Sekertaris Daerah (Sekda) Merangin mengatakan, bahwa selama musim kemarau, warga di tiga desa tersebut memanfaatkan air dari Sungai Batang Masumai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk air minum. Namun, saat ini mereka tidak dapat lagi menggunakan air sungai tersebut dikarenakan telah tercemar oleh limbah dari pertambangan ilegal di kabupaten tersebut.

“Selama musim kemarau, warga Batang Masumai tidak dapat menggunakan air dari sungai itu lagi, hal ini dikarenakan air dari sungai tersebut sudah tercemar oleh limbah dari kegiatan penambangan liar. Bahkan beberapa anak sungai sungai tidak dapat digunakan lagi, “ujar Sibawaihi.

Saat ini, katanya, warga dari tiga desa tersebut hanya bergantung pada salah satu sungai kecil, yang merupakan anak sungai Batang Masumai di daerah Batang Nibung, untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka seperti untuk minum.

Secara terpisah, Brigadir Jendral Bambang Sudarisman, kepala Kepolisian Jambi mengatakan polisi sangat berkomitmen untuk memberantas penambangan liar di seluruh daerah Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

“Kita tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Tambang Liar, Kerusakan Hutan di Kalsel Meluas

Kerusakan lingkungan yang diduga akibat ulah penambang batubara ilegal di wilayah Kecamatan Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kian meluas. Ribuan hektare hutan rusak tanpa direklamasi oleh petambang liar itu.

Liputan 6 SCTV, Jumat (28/6/2013) menayangkan kondisi hutan di wilayah Kalimantan Selatan makin memprihatinkan akibat maraknya penambangan batu bara ilegal. Diduga para penambang liar ini dibekingki oleh oknum aparat dan para preman.

Kerusakan terparah saat ini terdapat di Kecamatan Asam-asam, di konsensi perusahaan besar yang justru dirambah penambang ilegal. Selain kerusakan hutan, akibat penambang liar ini negara juga dirugikan karena mereka tidak membayar pajak.

Para penyerobot lahan tambang tersebut terdiri dari penambang ilegal yang menggunakan alat berat modern hingga konvensional, yang mengangkut hasil jarahan dengan karung.

Penambangan Liar Pasir-Batu Masih Marak di Lereng Merapi

Penambangan liar pasir dan batu di lereng Gunung Merapi. (Liputan6.com/Edhie Prayitno Ige)

Liputan6.com, Semarang - Meski sudah diterbitkan SK Bupati yang melarang penambangan galian C di lereng Gunung Merapi, hingga kini masih ditemukan adanya alat berat ekskavator untuk menambang. Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pun dinilai tak serius menindak penambangan liar.

Tudingan itu disampaikan Forum Rembug Lintas Merapi melalui juru bicaranya, Agus M Sidik. Menurut Agus penggunaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum terlalu berlebihan.

Sebab imbuh dia, cakupannya yang terlalu luas dan tidak detail. Seharusnya, Satpol PP bisa melakukan penertiban dan penegakan hukum cukup dengan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Penambangan.

"Mengapa sampai saat ini payung hukum perda tersebut tidak pernah digunakan, bahkan terkesan ditiadakan?" kata Agus melalui sambungan ponselnya, Minggu (7/12/2014).

Agus menduga penerbitan perda itu sekadar sebagai lips service agar masyarakat tenang. Argumentasi penertiban dengan retorika UU Penataan Ruang tersebut menjadi bukti bahwa pemkab sebagai pembuat regulasi tidak mampu menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri.

"Kesungguhan untuk melakukan penertiban seharusnya dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilih. Tidak hanya persoalan penambangan, tetapi juga penertiban pabrik pemecah batu. Fakta di lapangan, masih beroperasi pabrik pemecah batu ilegal di Kabupaten Magelang dan hampir semuanya tidak memiliki izin. Ironisnya beberapa pabrik tersebut berdiri di zona merah. Sungguh ironis jika pemda hanya melakukan penertiban penambangan pasir, tetapi membiarkan pabrik-pabrik pemecah batu ilegal," papar Agus.

Sementara, Koordinator Advokasi Forum Rembug Lintas Merapi Sarju Teguh Riyadi mengatakan penegakan hukum yang dilakukan hanya pemanis bibir. Sebab banyak oknum pemda ikut bermain.

Sebelumnya, sekalipun sudah menyita 9 alat berat atau ekskavator, Satpol PP Kabupaten Magelang ternyata belum menemukan indikasi pelanggaran penambangan alat berat.

Kepala Satpol PP Kabupaten Magelang Imam Basori beralasan sembilan ekskavator tersebut tidak tertangkap tangan sehingga petugas kesulitan mencari siapa yang bertanggung jawab atas penambangan ilegal di lereng Merapi tersebut. (Ans/Mut)

• Tambang liar ancam kelestarian alam

Senin, 30 September 2013 08:28 WIB | 11.493 Views

Pewarta: Agung Pambudi

Ilustrasi - Eksploitasi Hutan. (FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra)

Kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), maupun perbukitan, ancaman bencana alam yang dapat terjadi di Kota Padang jelas terlihat.

Padang (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat, menyatakan bahwa kegiatan tambang dan pembalakan liar telah menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah itu.

Ancaman terhadap bencana alam di daerah ini akibat pembalakan liar dan "ilegal mining" semakin nyata, sehingga perlu disikapi dengan serius, dan itu butuh kesadaran semua pihak. Demikian dikatakan Kepala BPBD Kota Padang, Budi Erwanto di Padang, Senin.

"Kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), maupun perbukitan, ancaman bencana alam yang dapat terjadi di Kota Padang jelas terlihat," kata Budi.

Ia menjelaskan, salah satu ancamannya adalah dari air bah yang dapat terus terjadi jika kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan terus dilakukan, tidak hanya yang berasal dari daerah ini, namun juga daerah lainnya disekitar Sumatera Barat.

Ia menambahkan bahwa seperti kegiatan penambangan ilegal yang masih terus terjadi di daerah Solok, karena aliran sungainya juga bermuara ke daerah-daerah Kota Padang, dapat mengakibatkan air bah di aliran sungai Batang Kuranji. Sungai Batang Kuranji merupakan sungai yang membelah Kota Padang yang berhulu di sekitar Bukit Barisan dan bermuara di Samudera Hindia.

Tingginya curah hujan serta faktor manusia yang menyebabkan perubahan karakteristik terutama pada daerah hulu menjadikan air dari aliran Batang Kuranji ini pada musim hujan sering meluap, dan menyebabkan banjir pada kawasan sekitarnya, dimana aliran sungai tersbebut juga melintasi tiga kecamatan di kota Padang.

Ancaman bencana alam yang dapat memakan korban jiwa, akibat pembalakn liar dan ilegal mining tersbebut dijelaskan BPBD, terkait adanya peristiwa hanyutnya enam Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Andalas (Unand) di aliran sungai tersebut, sejak Sabtu sore, lima di antaranya telah ditemukan, dalam keadaan meninggal dunia, dan pencarian terus dilanjutkan pada Minggu untuk mencari satu orang lainnya.

Selain itu, sebelumnya, pada Juli dan September 2012, di kawasan Batu Busuk, ecamatan Pauh, Kota padang, yang dekat dengan alirasn Sungai tersebut, juga telah terjadi bencana alam banjir dan longsor, hingga mengakibatkan kerugian materil dan korban jiwa.

"Melihat kondisi yang terjadi ini, kesadaran akan bahaya yang dapat ditimbulkan tersbebut perlu untuk ditingkatkan, meksi kita telah melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti membangun pemantau tinggi air, membuat batu grip, jembatan, dan sebagainya, namun antisipasi lebih awal dari hulu juga perlu dilakukan," tegasnya.

Budi menambahkan dalam hal ini, penindakan tegas oleh instansi terkait terhadap yang melakukan kerusakan alam ini harus dapat ditegakan, agar bencana alam akibat tangan manusia tidak terus menerus terjadi.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, juga telah mengintruksikan pejabat pemerintahan, seperti Wali Kota Solok, Bupati Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya segera merehabilitasi DAS) yang mengalami penurunan kualitas akibat penambangan liar.

Editor: Ella Syafputri

Pertambangan Liar, Menabur Racun Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Sebuah lokasi pengolahan tambang liar di Lombok yang berada tak jauh dari Laut Bali. Sisa pembuanganya meracuni ikan dan terumbu karang.

Di tengah kelebatan hutan tropis di utara Sumatera, seorang pria 28 tahun dengan celana jeans dan sepatu bot tinggi menarik dalam-dalam rokoknya dan mendongakkan lampu di helmnya. Sambil berdiri di bawah terpal, dia menyalakan lampu dan bersandar di pintu masuk sebuah lorong sempit yang dipenuhi dengan papan-papan kayu yang diambil dari pohon-pohon yang dulu berdiri gagah di sekitarnya. Sang pria menarik sebuah tali yang menjuntai sepanjang 100 meter ke bawah, dan mulai meluncur ke dalam lubang tersebut. Selama berjam-jam, Sarial menggunakan pemecah batu dan mengantungi bebatuan yang diangkat ke atas permukaan oleh penambang lainnya dengan roda kayu.
Di dalam lorong ini, logam mulia bernama emas digali setiap harinya di hutan lindung Ulu Masen, Aceh.
Drum-drum besi berputar berjerit-jerit di sekitar pertambangan, masing-masing menghancurkan sekitar 5 kilogram bebatuan. Apa yang dituangkan oleh para petambang ini adalah material yang sudah lama dilarang untuk digunakan: merkuri. Dua sendok teh material berwarna perak, yang diperoleh dari Medan, dimasukkan ke dalam masing-masing drum. Percampuran ini akan diangkat dalam waktu tiga jam dan sisa pengolahan akan dibuang ke dalam kolam pembuangan dan dibiarkan mengering.

Tenda-tenda tempat tinggal para petambang liar di dalam konsesi PT Woyla Aceh MIneral di Ulu Masen di Aceh. Sekitar 3000 petambang tersebar di beberapa lokasi mengambil kandungan emas di dalam perut bumi.

Seorang petambang lokal berusia 40-an tahun bernama Bukari, ketika ditanya apakah dirinya takut terhadap paparan merkuri yang mungkin akan membayakan dirinya, dia hanya menjawab: “Suatu hari mungkin. Namun tetap sepadan hasilnya.”
Masyarakat di sekitar Gampong, Aceh tidak menyadari bahwa hutan ini mengandung emas sampai hadirnya perusahaan pertambangan swasta bernama PT Woyla Aceh Minerals -salah satu dari 13 konsesi pertambangan yang ada di wilayah ini- memulai eksplorasi pertambangan sekitar satu dasawarsa silam. Saat mereka menghentikan operasi mereka beberapa tahun lalu, beberapa penambang lokal mulai memasuki wilayah ini. Kebanyakan warga lokal dan dilatih oleh ahli-ahli dari pulau Jawa.

Hutan yang dibuka dan dihancurkan untuk lokasi penambangan di Sumatera.

“Kami gembira perusahaan ini pergi,” ungkap Bukari. Dengan emas berkualitas baik yang ada disini, sekitar 200 pekerja yang bekerja secara kolektif di bisa mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah per bulan.
“Kini dalam waktu singkat, warga bisa memiliki sepeda motor dan bisa membangun rumah,” ungkap M. Sabi salah seorang tokoh warga. “Namun hutannya habis dirusak.”
Penebangan hutan tropis oleh para petambang dan pembalak liar telah membuat gajah-gajah yang tersisa memasuki jalan raya dan pertanian, dan menyebabkan konflik diantara mereka. Seekor gajah Sumatera, mati sepekan sebelumnya setelah terjerat kawat.
Saat hujan turun, sisa buangan tambang yang mengandung racun ini mulai meluncur ke sungai-sungai terdekat dan mengontaminasi air di dalamnya. Dan air sungai itu mengalir menuju desa lain,”Jadi warga desa lainnya tidak akan menyadari hal itu,” ucap seorang pria bernama Sulaiman.

Salah satu kolam pembuangan di Lombok, yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Laut Bali.

Masalah Nasional
Di seluruh wilayah Indonesia dan dimanapun di belahan dunia ketiga, pertambangan berskala kecil terus bertambah dalam satu dekade terakhir, seiring dengan melonjaknya harga emas. Para ahli mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 250.000 petambang -dan sekitar 1 juta orang pekerja lainnya terlibat dalam proses ini, di setiap pulau di negeri ini. Menurut perkiraan, mereka secara kolektif bisa memproduksi sekitar 60 ton emas setiap tahun, bandingkan dengan jumlah ekspor emas Indonesia secara resmi yang berjumlah 100 ton per tahun.
Penggunaan merkuri dalam pertambangan tak berizin ini adalah hal ilegal. Namun beberapa wilayah di Indoneia kini mengandung kontaminasi merkuri tertinggi di dunia: mencapai 1000 miligram per kilogram tanah, menurut Chris Anderson seorang pakar yang melakukan mitigasi masalah ini.
Di Sumbawa, di jajaran selatan kepulauan kecil di Indonesia, drum penggiling bisa ditemui di setiap perhentian jalan, ungkap Agrawal. Dan di Pulau Buru, di Maluku kini tengah terjadi ‘demam emas’.

Batu-batu yang diduga mengandung emas.

Sementara di timur pulau Bali, di Lombok empat drum besar menjulang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan “tahap kedua’ yang bisa dengan mudah dilihat dari jalan menuju resor ramah lingkungan yang baru didirikan. Tas-tas berlumpur dari mesin pemecah dibawa dan dituangan isinya ke dalam tong untuk kemudian dicampur dengan sianida dan dibiarkan selama 48 jam. Sisa buangan diaktifkan kembali dengan karbon. Namun sisa buangan merkuri tidak diserap dengan baik dan masuk ke dalam pembuangan. Sebuah kolam besar penuh dengan air limbah berwarna merah kecoklatan berjarak hanya sekitar 5 meter dari kanal yang mengalir menuju terumbu karang.
“Ini adalah bom waktu merkuri-sianida,” ungkap Marcello Veiga, seorang konsultan pertambangan skala kecil yang bekerja untuk PBB selama 30 tahun yang tengah memeriksa lokasi tambang dengan beberapa reporter. “Hal ini mengandung lebih banyak racun dan tidak hanya merkuri bagi ikan-ikan. Sianida menekan oksigen, dan ikan-ikan mati akibat terkena sianida Ini adalah sebuah tragedi.”
Beras yang dikumpulkan sebagai sampel oleh Anderson dan beberapa rekannya di sekitar kolam pembuangan mengandung methyl merkuri sebesar 100 bagian per miliar (part per billion), lima kali lebih tinggi dari kandungan yang dilegalkan di Cina. Dia menekankan, tidak ada batasan aman bagi beras dan hasil pertanian lainnya.

Lokasi-lokasi penambangan liar di Indonesia. Klik untuk memperbesar peta.

Di Kalimantan, para pekerja mengeluarkan sekitar 100 ton pasir setiap hari untuk menghasilkan emas, mereka melakukan peledakan tanah dengan selang tekanan tinggi sampai pasir menjadi bubur. Kemudian mereka memompa keluar campuran ini dan menysisihkan 10 ton bijih emas per jamnya, cerita Sumali Agriwal, Direktur Teknis dari Yayasan Tambuhak Sinta, sebuah organisasi pembangunan setempat. Para pekerja kemudian mencuci konsentrat ini dalam campuran ember dengan merkuri untuk menghasilkan sebanyak mungkin emas. Sekitar 20 gram merkuri hilang setiap saat, dan daratan semakin banyak yang rusak.
Hamparan besar hutan tropis yang sebelumnya menjadi rumah bagi orangutan kini bagaika permukaan bulan. Sekitar tigapuluh toko emas di Kalimantan telah membakar campuran emas lebih dari satu dekade, dan melepaskan merkuri ke udara selama kurun waktu tersebut.
Tak Ada Penanganan
Pemerintah Indonesia saat ini telah membentuk satuan kerja untuk mengevaluasi pertambangan skala kecil, dimana hal ini menjadi masalah yang terus berkembang, ungkap seorang pakar dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) bernama Abdul Harris.
Namun sejauh ini tak ada lembaga yang melakukan tindakan atau bahkan melakukan pengawasan terhadap kontaminasi logam berat ini. Dia mencatat bahwa pemerintah akan memiliki lembaga ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menghilangkan penggunaan merkuri dalam pertambangan di tahun 2018.
Kini, Harris mengatakan bahwa mereka masih menunggu DPR untuk mengesahkan RUU yang akan memakasa petambang individu atau kelompok kecil untuk melakukan mendapat izin lokal. Para petambang ini, ungkap Harris lebih lanjut, ‘Harus diintegrasikan dalam sistem ekonomi.”
Jika undang-undang baru ini nanti diberlakukan, para pejabat lokal harus mengecek dan memeriksa lingkungan sekitar mereka, dan biasanya mereka akan enggan melakukann, ungkap Harris lebih lanjut.
Alasannya? tentu saja uang. Para pakar industri mengatakan beberapa kepala daerah seperti bupati, menarik sejumlah uang, baik dari perusahaan tambang swasta maupun petambang berskala kecil.
Pemerintah pusat, di sisi lain, juga terus meningkatkan proses eksploitasi mineral di perut bumi.

Seekor harimau Sumatera, terekam kamera tersembunyi di Hutan Batang Toru yang berhimpitan dengan lokasi konsesi pertambangan mineral milik G-Resources di Sumatera Utara.

Air Berkurang, Kontaminasi Semakin Mengkhawatirkan
Sumatera adalah kunci dalam strategi ini. Perusahaan tambang yang berbasis di Hong Kong bernama G-Resources yang baru saja memulai pertambangan emas di lahan seluas 1.640 kilometer persegi di hutan Batang Toru, Sumatera Utara, bertindihan dengan habitat orangutan dan berbagai spesies langka lainnya.
Di selatan kawasan tambang ini, anak perusahaan dari Sihayo Gold, PT Sorikmas memiliki pertambangan besar yang mengikis Taman Nasional Batang Gadis. Warga lokal menuding perusahaan tambang ini menjadi penyebab keringnya mata air, dan membuat sawah mereka kekurangan air. Sungai yang melewati Banya Panyabungan, hanya berjarak sekitar 4 meter.

Peta konsesi PT Sorikmas Mining. Kilik untuk memperbesar peta

Setelah perusahaan Sorikmas memberhentikan pekerja-pekerja mereka bulan Juli tahun lalu, ratusan pemrotes membakar bangunan kantor perusahaan ini. Dan para pekerja menemukan peta dimana lokasi emas berada dan kini sekitar 2000 petambang mengambil alih sebuah lembah di ujung konsesi ini.
Perusahaan Sorikmas sendiri tidak menjawab apakah mereka menjadi penyebab berkurangnya air akibat prosedur tebang habis dan pengeboran di lokasi pertambangan. Dalam pernyataannya, mereka hanya menekankan mereka tidak mengizinkan aktivitas penebangan ilegal di dalam konsesi dan memberikan catatan bahwa pekerja mereka selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu ‘tergantung wilayah tambang mana yang sedang kami kerjakan’.
Dengan prosedur tebang habis dan erosi di puncak pegunungan yang dilakukan oleh petambang kecil dan perusahaan, hujan badai dan tanah longsor di bulan Februari telah memicu banjir dan tanah longsor. Beberapa bulan sebelumnya, beberapa petambang mati terjebak sedalam 50 meter setelah lubang tambang mereka runtuh. Sekitar 50 orang tewas menurut penuturan beberapa penduduk lokal.
Bijih meas yang mereka tambang diproses di seratus tempat pengolahan yang tersebar di kota-kota terdekat. Setelah memuat campuran ini ke dalam ember, para pekerja menuang sisa limbah tambang bermerkuri ke kolam-kolam kecil yang menuju aliran air.
“Banyak penduduk masih berpikir jika mereka melihat siput atau ikan masih hidup maka airnya sehat,” ungkap Kusandi Oldani, dari Walhi Sumatera Utara. Sementara para penduduk di sekitar desa sudah meyakini bahwa ikan-ikan di sekitar pertambangan sudah teracuni dan tidak lagi dimakan dalam lima tahun terakhir. Kini jumlah ikan dan udang juga semakin sedikit.
“Saya kangen memasak ikan,” ungkap seorang perempuan bernama Noni Hairani. “Kami lebih sering memasak ayam, jika kami sanggup membelinya.”
Sementara, anak-anak kecil masih asyik berenang dan bermain air di sungai yang kini sudah bercampur dengan merkuri dan bakteri, yang jauh lebih berbahaya dan beracun. Para ahli mengatakan warga desa yang mengonsumsi ikan disini akan mengalami masalah dengan kecerdasan dan kemungkinan terserang penyakit mental. Merkuri juga bisa menyebabkan masalah pada ginjal, pernapasan, kehamilan yang bermasalah, dan bahkan kematian.
Untuk melakukan monitoring kesehatan terhadap para pekerja sendiri juga tidak mudah, ungkap sa;ah satu anggota dewan penasihat Yayasan Tambuhak Sinta, Rini Sulaiman, karena mereka adalah pekerja migran dari luar daerah. “Mungkin mereka mungkin sudah tidak di tempat ini saat mereka mati.” Dalam sebuah studi yang dirilis oleh PBB ditemukan kandungan beracun merkuri di masyarakat sekitar pertambangan dan pria yang bekerja di pertambangan. Para wanitanya, memiliki kandungan merkuri yang tinggi dalam air susu ibu mereka.
Selama berminggu-minggu, sebagian besar pertambangan di puncak bukit telah dihentikan lewat kesepakatan antara Sihayo dan para petambang lokal. Di sebuah kedai kopi seorang pria tua bernama Baginda mengatakan bahwa sebelum ada pertambangan dia masih sering melihat beruang madu, rusa dan bahkan harimau melintas. “Saya kehilangan mereka,” ungkapnya. “Saat pekerjaan ini dimulai, satu demi satu satwa tersebut hilang.”
Pada suatu senja, saat asap membumbung ke udara dari sebuah tenda terpal di punggung bukit, di dinginnya udara di ketinggian 3000 meter diatas permukaan laut, hanya suara-suara burung rangkong sesekali terdengar menjerit. Selusin kelelawar terbang melintas kanopi hutan dan jauh di permukaan sungai tapak-tapak hutan masih berselimut lumpur. Dan dalam keheningan itu, dua hari sebelumnya, seekor harimau melintas di jalan lumpur tersebut.